Akrobat Partai Politik dan Isu Jokowi 3 Periode

Gagasan mengenai penambahan masa jabatan presiden tiga periode di tahun 2022 cukup kuat. Wacana ini di kemukakan oleh kalangan elit partai politik, Menteri, hingga oleh para pendukung presiden jokowi yang menginginkan presiden jokowi memimpin 1 periode Kembali.

Jika membaca teori, hal ini berkaitan erat dengan partai politik. Partai politik adalah organisasi yang mengoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu.

Berdasarkan survei terbaru indikator politik, dukungan publik perpanjangan jabatan presiden atau presiden Joko Widodo maju Kembali dalam pilpers untuk periode ketiga semakin meningkat. Namun keputusan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode di tangan partai politik. Dan rencana ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Sebelumnya, wacana ini di gadang – gadang ketua umum PKB Muhaimin Iskarndar, yang kemudian di dukung oleh partai nasdem, demokrat, pan, serta dapat indikasi deukungan golkar mereka memihak ke yang pro menilai dukungan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan sah-sah saja dengan pertimbangan hasil kinerja presiden jokowi yang cukup baik dan banyak merubah Indonesia menjadi lebih baik, dan Sebagian publik pun semakin menunjukkan keinginan agar presiden jokowi melanjutkan kepemimpinannya menuju Indonesia emas 2045.

Dukungan juga ada dari pihak yang di klaim sebagai ulama di banten. Ketua Kadin banten mulyadi jayabaya sebelumnya menitipkan pesan dari para ulama banten, dia mengklaim para ulama mendoakan jokowi agar bisa melanjutkan kepemimpinan hingga 2027. Pesan para kiyai / ulama banten “ ini tolong sampaikan kepada pak jokowi kami minta kepada pak jokowi agar mau di perpanjang jabatannya tiga tahun saja, untuk menyelesaikan ekonomi di Indonesia”.

Wacana ini juga mendapatkan penolakan publik. Pihak kontra menilai usulan tersebut melanggar konstitusi dan menghianati semangat reformasi. Dan Adapun survei terbaru Saiful mujani research and consulting (SMRC). Menunjukkan bahwa partai politik Sebagian besar menolak wacana presiden tingga periode. Dan tak hanya itu Adapun partai yang pemilihnya lebih banyak mendukung massa jabatan pk jokowi tetep dua periode seperti PKS, PPP, dan GERINDRA.

Dan Adapun penilai dari kunto aji Wibowo menilai, tiga periode sangat berbahaya jika terlaksana di era jokowi. keputusan tersebut bisa memicu ketidak stabilan politik, apalagi kondisi ekonomi Indonesia tengah terganggu dengan kesulitan sembako seperti kelangkaan minyak goreng. Dan bahan sembako lainnya melonjak tinggi harganya. Di sisi lain elite politik malah rebut soal kekuasaan.dan adapun Hal berbahaya ialah penggunaan alasan ekonomi sebagai pembenaran presiden jokowi untuk tiga periode. Kemungkinan memicu akan adanya Indonesia ketidakstabilan hukum.

Lalu bagaimana peta dukungan pemilih partai politik. Terhadap isu atau wacana masa jabatan presiden jokowi tiga periode ? dari survei para partai politik seperti pemilih partai nasdem mendukung masa jabatan presiden tiga periode sebanyak 25%, sementara pemilih PAN yang mendukung jabatan presiden tiga periode sebanyak 22%, lalu pemilih partai demokrat yang mendukung jabatan presiden tiga periode sebanyak 24%.

Sedangkan partai yang pemilihnya mendukung masa jabatan presiden jokowi tetap dua periode, Pemilih PKS yang mendukung jabatan presiden tetap dua periode sebanyak 81%, begitu juga pemilih PPP yang mendukung jabatan presiden tetap dua periode sebanyak 81%, sama seperti pemilih partai GERINDRA yang mendukung jabatan presiden tetap dua periode sebanyak 80%.

Dengan wacana ini artinya. Perlu diakannya amandemen ke 5 terhadap UUD 1945, beberapa pakar hukum tata negara menilai bahwa amandemen kelima ini akan banyak hambatan terutama hambatan dari masyarakat yang tidak menyutujui atas perpanjangan massa jabatan ini. Selain itu hal ini di anggap telah mematahkan semangat perjuangan reformasi yang terlebih dahulu di perjuangkan untuk melawan kekuatan otoriter.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisi deskriptif yakni menggambarkan sesuatu permasalahan yang ada di lapangan. Jenis penelitiannya yudiris normatif, bersumber dari data primer dan data sekunder yang di analisisn secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perubahan karena merujuk pada pasal 37. Namun sebanyak 64,4% masyarakat tidak setuju atas gagasan perpanjangan masa jabatan presiden jokowi tiga periode.

Ditulis oleh:

Mumun komalasari, Ria Purwasih, Fina Lurensia Oktaviani H, Retno Amirah dalam kelompok kajian politik mahasiswa program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bina Bangsa