Digugat ke Mahkamah Agung, Ini Tanggapan Pemkot Serang

SERANG,- Pemkot Serang dan DPRD Kota Serang digugat oleh pihak swasta ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan tersebut Terkait Perda nomor 11 tahun 2019 tentang Pengelolaan Usaha Kepariwisataan (PUK) di Kota Serang.

Menanggapi gugatan itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Subagyo mempertanyakan legal standing penggugat yang tidak diketahui namanya. Selain itu, dalam surat gugatan juga penggugat tidak menjabarkan potensi kerugian jika Perda PUK diterapkan.

“Dia (penggugat) bukan warga Kota Serang. Lalu dia tidak menyantumkan berapa kerugiannya kalau Perda PUK ini diterapkan. Makanya kami pertanyakan legal standingnya,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (6/2/2021).

Subagyo mengatakan, salah satu poin yang digugat yaitu tudingan Perda PUK bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Menurutnya, hal itu keliru sebab pemerintah daerah berhak menerapkan muatan lokal pada setiap Perda yang disusun.

“Pada UU nomor 12, Perda itu tidak mengatur kekhususan daerah. Sedangkan UU nomor 23 itu menyatakan bahwa perda bisa mengatur muatan lokal. Misalkan muatan religiusitas, seperti yang diterapkan di Kota Serang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Subagyo mengatakan jika Pemkot Serang pun turut memberikan jawaban atas gugatan tersebut. Menurutnya, jawaban yang akan diberikan nantinya tidak akan jauh berbeda dengan jawaban dari DPRD Kota Serang sebagai tergugat dua.

“Jawabannya kemungkinan itu sama. Hanya dokumen-dokumen saja yang berbeda. Misalkan kami dokumen pendukungnya terkait pakta integritas dengan masyarakat, hasil rapat internal dan lainnya. Mungkin DPRD itu hasil rapat pansus,” pungkasnya. (Arr)