Disebut Plin-Plan, Ini Kata Fraksi Golkar Kota Serang

Serang,- Fraksi Golkar DPRD Kota Serang mamastikan pihaknya sampai saat ini masih mengambil sikap menolak terkait rencana tukar guling aset antara Pemkot Serang dengan pihak swasta. Hal tersebut menjawab kritikan yang dilayangkan oleh Gerakan Pemuda Kota Serang mengenai sikap fraksi Golkar Kota Serang yang dinilai plin-plan.

Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Serang, Muji Rohman mengatakan, sampai saat ini sikap partai Golkar masih sama dalam menyikapi tukar guling antara pemkot dan Pihak Swasta. Yakni, menolak rencana tukar guling tersebut

“Kami secara bulat pada waktu itu menolak dan sampai saat ini juga kami belum tanda tangan untuk menyetujuinya. Jadi kalau berbicara plin-plan tidak betul, kecuali hari ini masukan kami belum dipenuhi tapi sudah setuju,” katanya saat ditemui di ruang Fraksi Golkar Kota Serang, Kamis (11/2/2021).

Muji mengatakan, bukan tanpa alasan pihaknya menyuarakan penolakan terkait rencana tukar guling yang akan dilakukan oleh pemkot Serang. “Berbicara soal pertukanan aset, fraksi golkar tidak menolak secara mentah-mentah apalagi tidak ada dasar. Statmen dari ibu Ketua itu betul, memang dari segi ekonomis. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 379 itu berbicara terkait aspek ekonomis, sosiologis kemudian ada aspek yuridis,” jelasnya.

Muji mengatakan, dari aspek ekonomis, pihaknya menyoroti terkait nilai appraisal yang dinilai janggal. “Kami melihat appraisal itu bahwa terlalu rendah dan tidak seimbang dengan tanah milik pemkot. Kita keritisi bahwa itu tidak relevan untuk appraisal. Karena appraisal yang keluar kemarin ini adalah di 2017 sedangkan sekarang sudah 2021. Kelihatan ko secara kasat mata juga, dari NJOP dan dari tata ruang kedepan seperti apa, letaknya kurang strategis,” imbuhnya.

Menurut Muji, perlu ada upaya untuk appraisal ulang sebelum proses pelaksanaan tukar guling tanah terjadi. Hal tersebut agar pemkot Serang tidak dirugikan dalam pelaksanaan tukar guling tanah yang akan terjadi. “Kita dorong ada appraisal ulang, apakah menggunakan yang kemarin ini atau menggunakan yang lain. Kalau masukan dari Golkar silahkan menggunakan appraisal yang lain kalau memang ukurannya itu masih tetap merugikan,” jelasnya.

Selain aspek ekonomis yang menjadi pertimbangkan, lanjut Muji, Aspek yuridis juga menjadi salah satu pertimbangan akan sikap Fraksi Golkar. Menurut Muji, selama kedua aspek tersebut belum terpenuhi, pihaknya akan tetap menolak rencana tukar guling. “Kami lihat bukti kepemilikan ini adalah masih milik masyarakat. Kita masih menolak, karena belum terpenuhi,” pungkasnya. (Arr)