amp-web-push-widget button.amp-subscribe { display: inline-flex; align-items: center; border-radius: 5px; border: 0; box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 10px 15px; cursor: pointer; outline: none; font-size: 15px; font-weight: 500; background: #4A90E2; margin-top: 7px; color: white; box-shadow: 0 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.5); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); } .amp-logo amp-img{width:190px} .amp-menu input{display:none;}.amp-menu li.menu-item-has-children ul{display:none;}.amp-menu li{position:relative;display:block;}.amp-menu > li a{display:block;} /* Inline styles */ div.acss2ac47{clear:both;margin-bottom:1em;margin-top:0em;}div.acssbb8d6{padding-left:1em;padding-right:1em;}div.acss138d7{clear:both;}div.acssf5b84{--relposth-columns:3;--relposth-columns_m:2;--relposth-columns_t:2;}div.acssae964{aspect-ratio:1/1;background:transparent no-repeat scroll 0% 0%;height:150px;max-width:150px;}div.acss6bdea{color:#333333;font-family:Arial;font-size:12px;height:75px;} .code-block-default {margin: 8px 0; clear: both;} .code-block- {} .ai-align-left * {margin: 0 auto 0 0; text-align: left;} .ai-align-right * {margin: 0 0 0 auto; text-align: right;} .ai-center * {margin: 0 auto; text-align: center; } .icon-widgets:before {content: "\e1bd";}.icon-search:before {content: "\e8b6";}.icon-shopping-cart:after {content: "\e8cc";}
SERANG – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengajak kepada buruh dan industri untuk solid. Sehingga, iklim investasi dan kesejahteraan buruh dapat terjaga.
Hal itu disampaikan Tatu saat menghadiri peringatan May Day di Gedung PGRI Kecamatan Jawilan, Selasa (31/5/2022).
Tatu mengatakan, pemerintah, buruh, dan industri harus terus menjaga hubungan baik. Sehingga semua kepentingan dapat terakomodasi dengan baik.
Menurutnya, untuk dapat solid kuncinya hanya satu. Yakni, menjaga komunikasi dengan baik. “Kalau ada apa-apa langsung dikomunikasikan, sehingga persoalan apapun tidak membesar,” katanya.
Kata Tatu, segala persoalan akan selesai jika dikomunikasikan dengan baik. “Pemerintah, buruh, dan industri harus duduk bersama ketika ada persoalan, sekecil apapun itu harus diketahui bersama,” ujarnya.
Karena itu, ia menugaskan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk mengagendakan forum rutin bersama buruh dan pengusaha. “Meskipun kewenangan pengawasan tenaga kerja itu adanya di provinsi, tapi kita tetap harus memberikan ruang komunikasi,” ucapnya.
Tatu juga menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan buruh dan industri. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan iklim investasi yang baik,” katanya.
Disamping itu, Tatu mengajak serikat buruh untuk menyejahterakan anggotanya dan berbuat untuk masyarakat. “Jumlah lapangan kerja terbatas, karena itu kami juga sedang melakukan pengembangan UMKM, ini bisa juga disinergikan dengan koperasi buruh,” ujarnya.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang Iwan Setiawan mengatakan, pihaknya sudah menjalin komunikasi yang baik melalui forum LKS Tripartit. Forum ini mengakomodir dari Pemkab Serang, Apindo, dan Buruh.
Iwan mengatakan, forum ini rutin melakukan pertemuan tiga bulan sekali. Kemudian, tahun ini pihaknya akan menggencarkan pertemuan forum itu dengan mengagendakannya setiap bulan.
“Jadi, kalau dulu kita pertemuannya tiga bulan sekali, tahun ini satu bulan sekali, supaya komunikasi kita dengan Apindo dan buruh dapat lebih intens,” ujarnya. (adv)
PANDEGLANG — Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Sehati Desa Cikentrung, Kecamatan Cadasari, kembali melaksanakan kegiatan…
Di TENGAH derasnya arus digitalisasi dan konvergensi media, posisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kian strategis…
Pandeglang – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden,…
LEBAK - Sekretaris Golkar Lebak sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lebak, Muammar Adi…
Kota Bekasi - Komisi I DPRD Kota Bekasi angkat bicara soal insiden longsor di Tempat…
Kota Bekasi — DPRD Kota Bekasi memastikan akan memperketat pengawasan terhadap kebijakan penyertaan modal pemerintah…