DPRD Banten Minta Perlindungan Polisi

SERANG – DPRD Provinsi Banten melakukan kerjasama dengan Polda Banten tentang pembentukan produk hukum daerah dan bantuan pengamanan kegiatan dilingkungan DPRD Provinsi Banten.

Kerjasama itu dilakukan melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni dengan Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho di Gedung Serbaguna DPRD Provinsi Banten, Rabu (3/3/2021).

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menyampaikan bahwa tujuan penandatanganan nota kesepahaman guna pembentukan produk hukum daerah dan bantuan pengamanan kegiatan dilingkungan DPRD Provinsi Banten.

Kemudian, juga mengoptimalkan peran dan fungsi DPRD Banten dalam meningkatkan efektifitas kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Banten. Yakni, sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana DPRD Provinsi mempunyai fungsi Pembentukan Perda Provinsi, Anggaran dan Pengawasan.

“Selain itu juga hal ini untuk meningkatkan koordinasi dan membangun kemitraan sesuai fungsi dan wewenang institusi masing-masing sehingga terjalin harmonisasi dan komunikasi antara pimpinan daerah,” Kata Andra Soni

Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho menyampaikan MoU pembentukan produk hukum daerah ini dalam rangka mencapai produk hukum daerah yang merupakan salah satu pencapaian sistem hukum nasional, produk hukum yang baik ini akan terjalin harmonisasi

“Kami dari Polda Banten menyambut Baik untuk nota kesepahaman dengan DPRD Provinsi Banten ini sehingga mampu Menuju good goverment, dimana penataan pengelolaan produk hukum dirasa perlu terus di kembangkan untuk menuju
terbentuknya dan terciptanya pelayanan Prima dalam pembentukan produk hukum,
Juga diharapkan kerjasama dapat terus berjalan secara konsekuen,sehingga kesejahteraan rakyat melalui produk hukum dapat segera tercapai,” katanya.

Rudy Heriyanto berharap semoga dengan MoU ini jalinan sinergi selama ini dapat di pertahankan dan lebih solid lagi, kedepan berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara konsisten dalam penyelenggarakan produk Hukum yang berkualitas. (red)