Fraksi Golkar DPR RI Sebut Perlu Strong Leadership untuk Mewujudkan Hilirisasi di Indonesia

JAKARTA – Fraksi Golkar DPR RI menilai diperlukan strong leadership untuk menjalankan hilirisasi Indonesia. Harapan untuk menuju hilirisasi untuk pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi.

Demikian disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dalam Seminar HUT Fraksi Partai Golkar, Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, dengan adanya Satgas upaya hilirisasi itu akan lebih sistematis. Sehingg suatu keniscayaan Indonesia terlibat menciptakan Asia Free Trade.

“Karena itu, perlu dievaluasi Kebijakan fiskal menyebabkan competitive advantage yang dimiliki Indonesia hilang,” katanya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Satgas Hilirisasi, Prof Ahmad Erani Yustika. Ia menegaskan bahwa ini merupakan bagian dari peperangan baru yg dipilih bangsa ini dalam level domestik maupun internasional.

“Agenda ekonomi Indonesia membangun sektor basis, saatnya Indonesia menegakan tiang ekonomi. Agar selevel dengan negara yg kita anggap sebagai simbol kemajuan. Salah satu yg harus di dorong adalah menciptakan nilai tambah ekonomi. Mesti ada strategi yg lebih solid untuk memastikan agar nilai tambah ekonomi makin tinggi. Tepat pada titik inilah hilirisasi menemukan momentumnya,” tegasnya.

Namun demikian hal ini agak diragukan oleh Prof Didin S Damanhuri, Guru Besar IPB, apa yang diungkapkan tadi belum sepenuh benar.

Menurutnya, problem di negara berkembang, sangat sedikit yang bisa lepas dari Trap Negara Besar Seperti Amerika Serikat. Saya dorong ekonomi Indonesia harus berbasis UUD 45 agar mencapai ketahanan ekonomi yang kuat.

“Oleh karena itu diperlukan strategi pembangunan yang memiliki program dengan alat ukur keberhasilan dalam membangun daya saing dan kemandirian ekonomi, terutama dalam bidang finansial, teknologi, pangan dan energi serta kapasitas industrial ekonominya,” ujarnya.

Kajian ini diperkuat oleh pengamat, Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif The Prakarsa yang menyebutkan perlu menarik kesimpulan untuk mendukung upaya Hilirisasi.

Menurutnya, ada beberapa benang merah. Pertama, utk punya pandangan yg sama, hilirisasi tidak bisa dilepaskan dari industrialisasi. Kalo itu tidak dapat dilaksanakan, agenda ini tidak akan berkesinambungan dan berkelanjutan.

“Kedua, mengimplementasikan dua kebijakan sekaligus yaitu kebijakan positif dan negatif. Kaitan dengan pajak dan penghentian ekspor bahan mentah. Ketiga, lebih kepada aspek industrialisasi melakukan penataan program pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan adil merata,” simpulnya. (red)