Masuk Lima Besar, Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan UMK Tangsel Capai Rp. 973 Miliar

TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang Selatan menempati peringkat lima besar realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMK se-Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengedaan Barang/Jasa (LKPP) dalam Rakor Monev Inpres No.2 Tahun 2022, pada Selasa (29/11/2022).

Total realisasi belanja PDN Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar 973,3 miliar rupiah.

Capaian ini hanya berada di bawah kota-kota besar dan secara usia jauh dari Tangerang Selatan yaitu Surabaya sebesar 1,7 triliun, disusul Medan 1,7 triliun, dan Bekasi 1,2 triliun. Bahkan realisasi PDN Tangerang Selatan tersebut lebih tinggi dari Kota Bandung yang berada di angka 920,8 miliar.

Sedangkan, untuk realisasi belanja UMK, Pemkot Tangsel ada di peringkat lima dengan nilai belanja mencapai 597,2 miliar rupiah.

Capaian tersebut jadi bukti komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mendukung realisasi belanja produk dalam negeri, sekaligus produk UMK-Koperasi.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Ia meyakini kebijakan menggunakan produk lokal akan menumbuhkan perekonomian lokal itu sendiri, sehingga Tangerang Selatan akan lahir pengusaha-pengusaha baru yang berdampak pada kemajuan ekonomi di Tangerang Selatan.

“Memang sejak awal.kami berkomitmen untuk memajukan produk dalam negeri terlebih lagi sudah diinstruksikan oleh bapak presiden. Kami akan terus kawal dan lanjutkan dalam menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia,” kata Benyamin.

Ia menegaskan ke depan, komitmen akan terus diperkuat dengan mendorong produk-produk Tangsel untuk masuk melalui e-katalog, sehingga realisasi belanja dan jangkauan pasar bagi pelaku UKM maupun UMKM semakin luas.

Sementara itu, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, adanya Inpres No.2 tahun 2022 untuk sama-sama membangun komitmen agar terus menggunakan produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi.

Sehingga ia berharap, belanja PDN mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi. Serta menciptakan iklim tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang kondusif dan konstruktif.

“Target belanja APBN/APBD tahun 2022 untuk produk dalam negeri paling sedikit 400 triliun. Adapun dengan belanja produk dalam negeri senilai tersebut diperkirakan dapat menambah 1,7 persen sampai 2 persen pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan sampai di November tanggal 14, realisasi mencapai 320,5 triliun,” jelasnya.