Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tetap Jadi Prioritas Pemprov Banten

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan penanganan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas program Pemprov Banten di tahun 2024, selain penanganan stunting, gizi buruk dan pengendalian inflasi.

“Untuk penanganan kemiskinan masih menjadi prioritas Pemprov Banten,” ujar Penjabat (Pj) Sekda Banten Virgojanti, Kamis (22/3/2024).

Dikatakan Virgo, dalam upaya menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten pihaknya akan melihat hasil rekomendasi-rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mengenai wilayah dan faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan.

“Dari rekomendasi BPS kita lihat juga bagaimana, wilayah mana saja. Sehingga program itu dapat tepat sasaran,” katanya.

Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemprov Banten telah menyiapkan tiga strategi. Mulai dari strategi mengurangi beban pengeluaran, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.

Ketiga strategi tersebut nantinya akan dilakukan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Banten dengan berbagai program kegiatannya selama tahun anggaran 2024.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana mengatakan, pohaknya telah menyiapkan anggaran sebesat Rp 32,5 miliar untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Banten.

“Sasarannya untuk sekitar 65 ribu masyarakat yang keluarganya kurang mampu di delapan kabupaten/kota,” ujar Kepala Dinsos Provinsi Banten Nurhana di Serang, Selasa (19/3/2024).

Nurhana mengatakan dalam program penanganan kemiskinan ekstrem tersebut masing-masing keluarga mendapatkan bantuan Rp500.000 untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga yang diberikan bantuan.

“Jadi bantuan ini hanya sekali selama setahun melalui APBD Provinsi Banten 2024,” kata Nurhana.

Terpisah, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menuturkan Pemprov Banten bersama seluruh Kabupaten dan Kota terus menggiatkan pembangunan yang sudah diformulasikan di masing-masing APBD Tahun 2024.

Muktabar memastikan terus konsisten untuk mengimplementasikannya, karena itu bagian dari gerakan reformasi birokrasi tematik berdampak yang sudah dilaunching beberapa tahun lalu.

“Saya pastikan formulasi APBD di Provinsi serta Kabupaten dan Kota mendukung ke arah pembangunan tematik itu seperti penanganan stunting, gizi buruk, peningkatan investasi serta penanggulangan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (ADV)