Pencaker Serbu Disnakertrans Kota Serang Hingga Sebabkan Kerumunan

SERANG,- Ratusan pencari kerja (Pencaker) yang hendak membuat surat AK1 atau kartu kuning memadati halaman kantor pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang. Hal tersebut menyebabkan antrean yang cukup panjang hingga menyebabkan kerumunan.

Kepala Disnakertrans Kota Serang Akhmad Benbela menyebut, lonjakan pemohan pembuatan kartu kuning merupakan hal yang lumrah setiap setelah pengumuman kelulusan. “Kalau kami melihat rutinitas tiap tahunnya setiap bulan Mei, Juni dan Juli memang selalu banyak pemohon AK1,” katanya, Senin (7/6/2021).

Ia mengatakan, lonjakan pemohon kartu kuning baru terjadi hari ini dan diprediksi akan terus terjadi hingga sepekan ke depan. Sebab, banyak siswa yang baru mendapatkan surat kelulusan dari sekolahnya, sehingga banyak yang mengajukan permohonan untuk membuat Kartu Kuning.

“Baru hari ini membludak, dan ini juga di luar perkiraan kami. Mungkin pemohon atau para pencari kerja ini akan terus berdatangan hingga satu minggu ke depan, karena mereka kan baru menerima surat tanda kelulusan dari sekolahnya masing-masing,” ujarnya.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, dikatakan Benbela, setiap bulan kelulusan, ada sekitar 300 hingga 400 pemohon atau pencaker yang mengajukan surat AK1. “Sehari itu di bawah 500 pencari kerja atau pemohon untuk pembuatan surat AK1. Paling 300 atau 400, tidak sampai ribuan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Kerja (Penta) pada Disnakertrans Kota Serang Cucum Sumiarsih mengatakan, untuk mengantisipasi adanya kerumunan yang berlebih, Disnakertrans Kota Serang telah melakukan koordinasi dengan Bursa Kerja Khusus (BKK). “Iya, kami sudah koordinasi dengan pihak sekolah, dan kami juga akan memasang nomor antrean online, sore ini kami pasang, dan mudah-mudahan Rabu sudah bisa beroperasi,” tuturnya.

Namun, kata dia, bagi masyarakat yang masih belum paham mengenai antrean dalam jaringan (Daring), pihaknya akan membantu dan menerima secara offline atau luar jaringan (Luring). “Tetap kami akan bantu, karena sebetulnya, pusat pun telah mengeluarkan kebijakan agar setiap instansi pemerintah menggunakan online,” ujarnya. (Arr)