Soal Rencana Kampus Murah di Kota Serang, APTISI Diminta Dewasa

Serang,- Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) angkat bicara soal penolakan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) terkait rencana kampus murah di Kota Serang yang dikembangkan oleh Universitas Pamulang (Unpam).

IDRI meminta APTISI Provinsi Banten dewasa dalam menyikapi kebijakan manajemen Unpam tersebut.

Ketua IDRI Banten, Ahmad Rozi mengaku mendukung akan langkah yang diambil oleh Unpam. Menurutnya, sikap yang diambil oleh Unpam merupakan langkah kongkret untuk pengembangan SDM di Provinsi Banten.

“Penetapan biaya kuliah murah yang dilakukan Unpam merupakan Keberpihakan terhadap peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia di Banten, khususnya di Kota Serang,” ujarnya, Kamis (18/3/2021).

Ia mengatakan, pendidikan murah adalah sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan dan diapresiasi oleh seluruh stakeholder, sebab dengan pendidikan yang terjangkau akan membantu meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.

“IDRI Banten berpandangan, apa yang dilakukan oleh Manajemen Unpam sudah sejalan dengan sistem pendidikan nasional yang berlaku saat ini, yaitu  menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia meminta kepada Pengelola Perguruan Tinggi Swasta yang tergabung di APTISI Banten untuk tidak bersikap reaktif dan kekanak-kanakan dalam menyikapi kehadiran Universitas Sutomo (Unpam Group) di Kota Serang.

“APTISI harusnya bersikap lebih dewasa dan obyektif dalam menerima perbedaan strategi dan kebijakan penetapan biaya kuliah yang ditempuh Unpam,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta agar Pemkot Serang dapat bersikap netral dalam menyikapi polemik yang berkembang di wilayahnya. “Kemudian kami juga meminta kepada Wali Kota Serang untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada kelompok yang merasa terancam dengan kehadiran Unpam di Kota Serang. Dan Wali Kota harus mampu mengayomi dan menjadi penengah yang adil dan obyektif dalam menerima aspirasi masyarakat,” pungkasnya. (Arr)