Susun RKPD, Pemkot Serang Libatkan Akademisi

Serang,- Guna merencanakan pembangunan Kota Serang ke arah yang lebih baik, Pemkot Serang mengundang para akademisi, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat (Ormas) untuk memberikan masukan untuk rencana pembangunan di tahun 2021 dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

 

Walikota Serang Syafrudin mennuturkan, rancangan awal RKPD itu merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi-misi dari Kota Serang.

 

“Sehingga dalam RKPD ini harus dapat menjawab segala kebutuhan masyarakat selaku stake holder di Kota Serang, makanya kami buat forum konsultasi ini,” ujarnya di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu (29/1).

 

Menurut Syafrudin, berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan kemarin, permasalahan infrastruktur, kesehatan dan beberapa permasalahan klasik lainnya masih mendominasi.

 

“Jadi permasalahan-permasalahn tersebut yang menjadi program prioritas, agar nanti pada 2021 masalah gizi buruk, infrastruktur dan juga kemiskinan dapat segera dituntaskan,” terangnya.

 

Sementara untuk program yang mendesak, Syafrudin mengaku masih seputar program 100 hari kerja yang telah dirinya dan Subadri Ushuludin selaku wakilnya canangkan pada saat pelantikan tahun lalu.

 

“Yang mendesak itu adalah penataan pedagang kaki lima (PKL). Kemudian ada permasalahan kemacetan. Lalu mengeni kekumuhan dan banjir, meskipun saat ini sudah berkurang titik banjirnya,” katanya.

 

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Serang Nanang Saefudin mengaku, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penjaringan aspirasi dari masyarakat.

 

“RKPD ini kan baru rencana awal, belum penetapan melalui Perwal. Jadi tidak hanya top down, tapi botton up juga. Yang tahu persis kan para stakeholder, pemangku kepentingan yang ada di Kota Serang,” ujarnya.

 

Sementara terkait perencanaan anggaran, Nanang mengaku Pemkot Serang tetap berpegang pada Undang-undang untuk memprioritaskan mengenai pendidikan dan kesehatan.

 

“Contoh pendidikan itu minimal 20 persen, kami 32 persen. Kesehatan 10 persen, kami 14 sekian persen. Hanya infrastruktur memang baru 18 persen. Dana kelurahan kami sudah 5 persen dari APBD setelah dikurangi DAK,” tandasnya. (Arr)