DPRD Kota Bekasi Minta Pembangunan Infrastruktur Tak Terpusat di Satu Wilayah
Bekasi – Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Faisal mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memastikan pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Ia menilai pembangunan yang hanya terfokus pada kawasan tertentu berpotensi menghambat pertumbuhan di wilayah lain.
Menurut Faisal, pemerataan pembangunan penting agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi.
“Semangatnya adalah merapikan prioritas pembangunan agar manfaatnya dirasakan luas, serta memastikan setiap wilayah memperoleh perhatian yang proporsional,” kata Faisal, Minggu (8/3/2026).
*DPRD Ingatkan Penggunaan APBD Harus Tepat Sasaran*
Faisal juga menekankan pentingnya tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam setiap pembangunan fisik di Kota Bekasi.
Ia mengingatkan agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya bersifat kosmetik atau sekadar mempercantik kawasan, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor usaha kecil di lingkungan sekitar.
“Pembangunan fisik harus sejalan dengan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput,” ujarnya.
*RT-RW Diminta Dilibatkan dalam Program Pembangunan*
Faisal menilai peran masyarakat di tingkat lingkungan juga penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan daerah.
Ia berharap RT dan RW mendapatkan dukungan nyata dari program pemerintah yang bersumber dari APBD sehingga pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga.
Dengan keterlibatan masyarakat, program pembangunan diharapkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
+Pokir DPRD Harus Menyentuh Banyak Wilayah*
Selain itu, Faisal menekankan agar Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dapat tersebar secara merata di berbagai wilayah Kota Bekasi.
Ia menilai masih ada sejumlah kawasan yang infrastruktur dasarnya tertinggal sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
“Pokir harus tersebar dan menyentuh banyak titik. Bukan hanya satu wilayah yang terus dibenahi, sementara yang lain masih tertinggal,” kata Faisal.
About Author
