DPRD Minta Pemkot Serang Lakukan Pinjaman Daerah

Serang,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Budi Rustandi menyarankan Pemkot Serang untuk melakukan pinjaman daerah guna melakukan percepatan pembangunan di Kota Serang. Hal tersebut disampaikan usai kegiatan Coffee Morning yang dilaksanakan oleh Dinas Pelerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang beserta dengan insan pers yang tergabung dalam Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Kamis, (27/02/20).
Budi mengungkapkan, saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang jumlahnya relatif kecil. Untuk itu, agar pembangunan tidak terkendala oleh anggaran, pihaknya mendorong pemkot serang untuk melakukan pinjaman daerah.
“Terkait mekanisme peminjaman, itu nanti dengan bank yang ditunjuk oleh pemerintah, dan bukan ranahnya saya,” katanya, Kamis (27/2/2020).
Selain itu, lanjut Budi, pihaknya bersama penkot serang akan berupaya untuk meminta bantua kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menambah besaran bantuan keuangan (Bankeu) untuk kota Serang.
“Saat ini sedang kami persiapkan, dan pemkot akan melakukan rapat internal dengan para organisasi perangkat daerah (OPD) nya, apa saja yang akan menjadi program prioritas untuk dijadikan bahan pengajuan banprov,” ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, pihaknya menerima usulan yang disampaikan oleh Ketua DPRD untuk melakukan pinjaman daerah agar percepatan pembangunan dapat terealisasi.
“Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD tadi, untuk support anggaran kami akan mencoba untuk melakukan pinjaman daerah,” katanya.
Syafrudin mengungkapkan, pinjaman yang akan dilakukan tersebut rencananya akan diprioritaskan untuk dua OPD, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).
“dua OPD ini merupakan yang paling banyak program pembangunannya. Maka, kami utamakan dulu untuk dua OPD tersebut,” tuturnya.
Diketahui, pada tahun ini DPRKP memiliki program untuk revitalisasi Alun-Alun Kota Serang yang diklaim membutuhkan banyak biaya.









