Andika Titip PR Pembangunan ke Penjabat Gubernur

SERANG,- Wakil Gubernur Banten Periode 2017-2022 Andika Hazrumy menitip sejumlah pekerjaan rumah (PR) pembangunan kepada penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar.

Itu disampaikan saat serah terima jabatan gubernur ke Pj gubernur di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (17/5/2022). Pada acara tersebut, hadir bupati dan walikota se Provinsi Banten. Namun Gubernur Banten masa jabatan 2017-2022 Wahidin Halim tidak menghadiri acara itu lantaran sakit.

Dalam sambutannya, Andika menitipkan beberapa program pembangunan yang belum sempat terselesaikan di masa jabatannya bersama Wahidi Halim.

“Masih banyak PR kita khususnya pak Pj gubernur, khususnya terkait dengan sisa-sisa program kebijakan infrastruktur, khususnya di wilayah selatan,” katanya.

Program-program yang harus dikejar seperti reaktivasi double track dan pembangunan RSUD di Labuan dan di Cilograng.

“Harus ada percepatan untuk pembangunan RSUD yang kemarin sudah dilaksanakan peletakan batu pertamanya. Di Pandeglang ada RSUD Labuan dan di Lebak ada RSUD Cilograng,” jelasnya.

Selain itu, iau juga mendorong agar PJ Gubernur dapat menuntaskan revitalisasi Sungai Cibanten yang beberapa waktu lalu menyebabkan banjir besar di Kota Serang.

“Karena permasalahannya bukan hanya sedimentasi, tetapi juga badan sungai itu termakan oleh bangunan. Pak Pj bisa berkoordinasi dengan Walikota Serang,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, PJ Gubernur Banten, Al Mukhtabar mengatakan, dalam pelaksanaan program kerja, pihaknya akan berpatokan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah disusun.

“Di dalam RPD itu tertuang apa-apa saja yang akan harus dilakukan. Nanti akan kita lihat ditel dari RPD itu untuk pencapaian-pencapaian yang berkelanjutan atau penambahan dan seterusnya. Jadi sifatnya by documen karena basisnya adalah perundang-undangan,” katanya.

Untuk beberapa program yang berkaitan denga pemerintah pusat, seperti reaktivasi jalur dobel track dan normalisasi Sungai Cibanten, pihaknya akan berkomunikasi dengan otoritas terkait di pemerintah pusat.

“Kita akan intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Soal bagaimana Cibabten, karena otoritas pembangunan sungai kan ada di pemerintah pusat kan,” pungkasnya. (Arr)