Bang Nung Minta Program Barak Militer KDM Dikaji Ulang

BEKASI, Parlemen – Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan angkat bicara soal program “barak militer untuk anak bermasalah” yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).

Dengan tegas, Bang Nung—sapaan akrab politisi PDI Perjuangan itu—menyebut kebijakan tersebut tidak tepat dan melanggar prinsip perlindungan anak.

“Saya sebagai pimpinan dewan dan secara pribadi menilai kebijakan itu tidak pas, apalagi pola dan penggunaan prinsip-prinsip militer dalam dunia pendidikan. Itu bertentangan dengan regulasi yang berlaku,” tegas Bang Nung belum lama ini.

Kritik: Barak Bukan Tempat Pendidikan!

Program ini disebut-sebut memaksa anak-anak “bermasalah” dikirim ke barak dengan pola pelatihan ala militer. Namun menurut Nuryadi, pendekatan tersebut jauh dari prinsip pendidikan modern yang berbasis pembinaan dan perlindungan.

“Anak-anak bukan tentara! Pendidikan itu membentuk, bukan menggertak. Barak militer bukan jawaban bagi anak yang butuh perhatian lebih,” seru Bang Nung.

KPAI Bilang Ada Pelanggaran, Bang Nung Dukung!

Nuryadi juga merespons serius temuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebut adanya dugaan pemaksaan, termasuk ancaman tidak naik kelas jika anak menolak ikut program.

“Kalau anak dipaksa, tidak nyaman, bahkan diancam, itu bukan pendidikan—itu intimidasi! Saya dukung penuh KPAI jika mereka merekomendasikan penghentian program tersebut,” katanya.

Langgar UU Pendidikan dan HAM

Lebih jauh, Nuryadi mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Perda Pendidikan Jabar, hingga UU Hak Asasi Manusia (HAM).

“Ada jalur hukum yang mengatur soal pendidikan khusus. Pemerintah harus gunakan itu, bukan bikin kebijakan instan yang melukai masa depan anak,” tegasnya.

Anak Harus Dibina, Bukan Dihardik!

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak, Nuryadi menyerukan agar Pemprov Jabar menghentikan program barak militer dan menggantinya dengan pendekatan pendidikan berbasis psikologi dan sosial.

“Kalau kita salah urus hari ini, kita akan panen generasi yang rusak esok hari. Jangan jadikan anak-anak korban eksperimen kebijakan yang tak berpihak pada kemanusiaan,” pungkasnya.