Baru Gelar Rakor, Ketu DPRD Banten Nilai Pemprov Gagap Bencana

Serang,- Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menilai, saat menanggapi bencana banjir di sejumlah wilayah di Banten, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih gagap bencana. Hal tersebut disampaikannya pada saat rapat kordinasi (rakor) penanggulangan bencana di kantor Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten. Serang (8/1/2020).

 

Andra menyampaikan BPBD seharusnya memiliki pusat data terpadu, agar penanganan bencana bisa terintegrasi dengan baik. “saat ini data yang ada masih simpang siur. meski masih dinamis, tapi setidaknya ada satu OPD yang memiliki data lengkap terkait perkembangan temuan bencana,” katanya.

 

Dirinya melihat, kordinasi antar institusi pemerinta belum terkordinasi dengan baik, mengingat masih ada relawan yang belum terkordinasi dengan BPBD. “tadi laporannya sudah berkordinasi, namun ketika ditanyakan apakah berkordinasi dengan relawan yang bukan dari pemerintah, jawabannya belum,” ujar Andra.

 

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Banten Kusmayadi mengaku pihaknya telah berkordinasi dengan sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Banten dan BPBD Kabupaten Lebak. “terkait data, kita masih dinamis, saat ini kan masih ada tempat yang terisolir dan belum bisa dilalui,” katanya.

 

Kusmayadi mengungkapkan, pihaknya tengah fokus melakukan pendataan dan penghitungan terkait kerugian yang dialami warga terdampak di Kabupaten Lebak. “tim kita telah melakukan pendataan sekarang, karna titiknya sangat banyak, kita butuh tenaga ekstra untuk melakukan validasi data kerugian,” ujarnya.

 

Diketahui, update terakhir BPBD Banten terdapat 1.310 unit rumah rusak berat, 520 unit rumah rusak ringan, 2 jembatan kewenangan prvinsi, dan 28 jembatan kewenangan kabupaten.(nji)