Bedanya Jokowi dan Soeharto Dalam Bingkai Kekuasaan Eksekutif

Indonesia merupakan negara dengan cabang pemerintahan yang terbagi dalam tiga bentuk, yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Eksekutif merupakan salah satu lembaga yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berfungsi sebagai penegak hukum dan penggerak roda pemerintahan.

Masyarakat Indonesia mulai mempelajari pengetahuan ini sejak sekolah dasar. Pembelajaran ini penting untuk memahami bagaimana sistem pemerintahan negara kita bekerja.

Tugas utama lembaga ini adalah memenuhi peraturan hukum (konstitusi) yang dibuat. Mereka memiliki peran yang sangat dibutuhkan dan penting dalam pelaksanaan sistem pemerintahan.

Saat ini, kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintah, yaitu presiden dan wakilnya, dan para menteri yang memenuhi tugas-tugas eksekutif. Cabang eksekutif sendiri terdiri dari pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi.

Mereka berwenang untuk mengakses rencana-rencana untuk menjalankan pemerintahan. Lembaga eksekutif juga berewenang untuk merencanakan hal apa saja yang perlu dilakukan di wilayah mereka sendiri.

Selain perencanaan, Lembaga eksekutif harus mengimplementasikan berbagai rencana yang dirancang untuk kemajuan wilayah. Susunan Lembaga Eksekutif Sebagai sebuah lembaga, tentunya terdapat susunan di dalam lembaga tersebut antara lain, presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintahan non kementerian.

Dari kelima susunan tersebut, yang akan dibahas di sini adalah presiden.

Presiden Presiden merupakan sosok penyelenggara pemerintahan paling tinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Sistem lembaga eksekutif atau sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem presidensial. Presiden Republik Indonesia memiliki kedudukan yang istimewa, yakni sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.

Daftar presiden yang pernah atau sedang memimpin Indonesia adalah sebagai berikut, Presiden Soekarno (1945-1967), Presiden Soeharto (1967-1998), BJ Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarno Putri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), Joko Widodo (2014-Sekarang).

Perbedaan Masa Jabatan Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen. Pertama, Soeharto, Pak Harto adalah

Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998 sebelum terjadinya amandemen, menggantikan Soekarno.

Soeharto memiliki masa jabatan paling lama dibandingkan dengan yang lain. Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Tidak ada yang bisa membantah 25 tahun pertama pemerintahan Soeharto adalah kondisi cukup indah bagi rakyat Indonesia. Mulai dari Harga sembako yang sangat terjamin (murah).

Subsidi BBM dan subsidi listrik membuat rakyat mayoritas tidak terbebani dengan biaya hidup. Kurs Dollar juga rendah sehingga harga-harga kebutuhan lainnya sangat terjangkau. Pertumbuhan ekonomi dan industri sangat baik. Infrastruktur dibangun dengan proporsional.

Pembangunan Nasional sangat direncanakan dan dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Kondisi Politik dan Keamanan sangat kondusif terjaga. Sehingga dapat dikatakan dalam 25 tahun pertama pemerintahan Soeharto negeri ini dalam kondisi Aman Sentosa. Namun, di sisi lain kekurangan besar dari pemerintahan Soeharto adalah Mati Surinya Demokrasi.

Kedua, Jokowi, Hasil penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyebutkan, terjadi hiper regulasi atau penerbitan peraturan perundang-undangan yang sangat banyak di level eksekutif.

Selama empat tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, lebih dari 8 ribu peraturan dibentuk oleh lembaga eksekutif melalui peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan pemerintah.

Sejak Oktober 2014 hingga 2018, ada 7.621 peraturan menteri. Peraturan menteri terbanyak dihasilkan oleh Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara itu, jumlah peraturan presiden yang dihasilkan selama empat tahun mencapai 765. Sedangkan peraturan pemerintah berjumlah 452. Fenomena ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih nya peraturan yang menyebabkan sebuah aturan hukum menjadi tidak efektif.

Di masa jabatannya yang kedua, Joko Widodo mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinannya yang pertama.

Pembangunan yang dilakukan secara merata hingga ke daerah terluar Indonesia ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini dibandingkan negara-negara lain. Program prioritas tersebut dibarengi dengan program berupa bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar(KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut pandangan masyarakat yang kami wawancarai, kebijakan presiden sebelum amandemen maupun kebijakan presiden sesudah amandemen memiliki sisi positif dan negatifnya tersendiri. Presiden soeharto mempunyai kebijakan kabijakan tertentu, yaitu harga bahan pokok yang sangat murah, bantuan bantuan tersalurkan.

Namun tak memungkiri dari banyaknya hal positif yang terjadi pada masa jabatannya. Terdapat beberapa kekurangan yang belum bisa terpenuhi seperti, pendidikan yang belum terpenuhi ketika presiden sebelum amandemen.

Presiden sesudah amandemen pun memiliki sisi positif dan negatif dalam masa jabatannya. Dalam hal negatifnya banyak korupsi di dalamnya, tetapi tak dipungkiri pun pendidikan pada masa ini sudah terpenuhi, suprastruktur terpenuhi tapi banyak oknum oknum yang perlu di awasi oleh lembaga pemerintahan contohnya bantuan sosial yang tidak kunjung datang kepada orang yang menerimanya.

Ditulis oleh:

Kelompok Kajian Kebijakan dan Politik Universitas Bina Bangsa Program Studi Administrasi Publik Natasya Revita, Della Puspita Sari, Muhammad Afan Imanda, Najla, Listia Ulya Madina, Siti Najla Destria Apsari, Diah Ayu Pitaloka, Intan Khurotul Ain.