Bunda PAUD Banten Dorong Pemenuhan Hak Sipil Anak

SERANG – Bunda PAUD Banten Adde Rosi Khoerunnisa menforong agar hal anak dipenuhi. Hal itu lantaran masih banyaknya anak di Banten yang belum terpenuhi hak sipilnya.

 

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, jumlah anak yang sudah memiliki akta kelahiran yakni 2.812.351 anak atau 91,41 persen.

 

Bunda PAUD Provinsi Banten Adde Rosi Khoerunnisa mengatakan, PAUD holistik integratif ini berkaitan dengan semua sektor yang berhubungan dengan hak anak. “Salah satunya adalah hak sipil yaitu akta kelahiran dan KIA,” ujar Adde Rosi usai rapat koordinasi Pokja Bunda PAUD Provinsi Banten di gedung Pendopo Gubernur Banten, Jumat (25/9).

 

Istri Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy ini mengatakan, ada target capaian yang harus dipenuhi. Untuk mencapai target yang sudah ditentukan itu, maka harus disosialisasikan kepada kabupaten/kota. “Ini juga menjadi bagian tugas kami di Pokja Bunda PAUD Provinsi Banten dan kabupaten/kota untuk bisa mensosialisasikan ini, sehingga semua data anak PAUD yang belum memiliki akta kelahiran dan KIA untuk segera bisa dibuatkan,” ujarnya.

 

Perempuan yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI ini yakin networking PAUD baik, sehingga informasi terkait keharusan memiliki akta kelahiran dan KIA menjadi lebih mudah. Apalagi, pembuatan akta kelahiran dan KIA kini juga mudah.

 

Kepala DP3AKKB Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina mengaku memang masih banyak anak di Banten yang belum terpenuhi haknya terkait administrasi. “Ini memang terkendala dari tingkat kesadaran masyarakat untuk membuat dokumen kependudukan,” ujar perempuan yang akrab disapa Nina ini.

 

Kata dia, kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) sebagai dokumen kependudukan merupakan salah satu hak sipil anak yang harus dipenuhi. Kepemilikan akta kelahiran juga harus mencapai target nasional yang ditentukan yakni 92 persen. “Kami maunya 94 persen. Di RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional-red) tahun ini ditargetkan 92 persen. Di 2021 96 persen, sampai 2024 100 persen,” tutur Nina.

 

Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi terkait permasalahan hingga kemudahan bagi masyarakat untuk membuat akta kelahiran dan KIA melalui kerjasama dengan PAUD yang ada serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang ada di kabupaten/kota. “Sehingga cakupan ini bisa segera tercapai “ ujarnya. (Imat)