Dewan Minta Proyek Utang Ditunda

SERANG – DPRD Provinsi Banten meminta Pemprov untuk menunda program yang dibiayai melalui pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Itu lantaran belum adanya kepastian dari PT SMI soal pinjaman tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten, Gembong R Sumedi meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menunda program kegiatan yang didanai dari pinjaman tersebut. “Kalau ada kegiatan yang pakai (dana) PT. SMI tunda dulu deh. Kan Pak Gubernur juga minta ke pusat untuk melanjutkan pinjaman tanpa bunga. Dan sampai sekarang kita belum tahu jawabannya,” ujar Gembong di Gedung DPRD Banten, Selasa (30/3/2021).

Gembong mengatakan, APBD 2021 telah disahkan, dimana dalam pos pinjaman, Pemprov Banten tak menganggarkan bunga. “Kalau memgenakan bunga tidak ada angkanya. Dan pastinya kalau mau dijalankan APBD harus direvisi,” kata Gembong.

Gembong mengaku, pihaknya memberikan usulan ke Gubernur Banten untuk menunda pinjaman dari PT. SMI. “Kita sampaikan ke Gubernur, kalau memang harus menganggarkan bunga dari mana? Sementara APBD sudah diketok. Dan ini kan perda (peraturan daerah), tidak mungkin kita mengkhianati perda, masalah nanti,” katanya.

Diketahui, belum adanya keputusan penggunaan dana pinjaman dari PT. SMI lantaran pemerintah pusat mengenakan beban bunga. Politisi PKS itu juga mengaku, dari informasi yang didapatnya, jika Gubernur Banten tak akan melanjutkan kerjasama pinjaman.

“Pak Gubernur juga menyadari. Infonya tidak akan melanjutkan proyek yang dibiayai oleh dana pinjaman. Dan itu juga sesuai usulan kita. Kalau mau aman sabar saja dulu. Kita gunakan dana dari kemampuan daerah sendiri,” jelasnya.

Menurut Gembong, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan drastis selama pandemi Covid-19. “PAD sebelumnya Rp8 triliun, turun Rp6 sekian triliun. Artinya jauh banget. Belum lagi kemampuam bayar pajak masyarakat sekarang kan menurun imbas dari Covid-19,” ujarnya.

“Jadi konsekuensi (ditunda) begitu. Kita ingin aman, jangan sampai kita kerjakan tapi pusat (tetap) mewajibkan bunga, sementara di APBD ngga ada anggaran buat bunga,” sambungnya. (nji)