DPRD Kota Bekasi Gelar Paripurna Bahas Raperda Penyertaan Modal BUMD

Bekasi – DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) 8 sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rapat berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi, Kamis (5/3/2026) pukul 14.00 WIB.

Agenda tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola BUMD serta meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bekasi.

Dipimpin Ketua DPRD Sardi Efendi

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, didampingi Wakil Ketua I Nuryadi Darmawan dan Wakil Ketua III Puspa Yani.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Sekretaris Daerah, jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, serta direksi BUMD se-Kota Bekasi.

Dalam sambutan pembukaannya, Sardi secara resmi membuka jalannya rapat paripurna dan menyampaikan agenda utama yang dibahas dalam sidang tersebut.

“Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi dengan agenda laporan Pansus 8 dan penandatanganan kesepakatan mengenai Raperda Penyertaan Modal secara resmi dibuka,” ujar Sardi saat memimpin sidang.

*Perkuat Kinerja BUMD dan PAD*

Melalui pembahasan Raperda tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kota Bekasi berharap penyertaan modal yang diberikan kepada BUMD dapat meningkatkan kinerja perusahaan daerah.

Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan penguatan modal dan tata kelola yang lebih baik, BUMD diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik.

Wujud Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Rapat paripurna ini juga menjadi simbol komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil mampu mendorong pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.