Komisi IV DPRD Kota Bekasi Soroti Minimnya SMP Negeri di Mustikasari

Bekasi – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, menyoroti belum meratanya akses pendidikan sekolah negeri di wilayah Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya. Ia menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian agar hak pendidikan masyarakat tetap terpenuhi.

Wildan mengaku prihatin karena pembangunan SMP Negeri di Kelurahan Mustikasari hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan, meskipun peletakan batu pertama telah dilakukan pada 2025.

*Pembangunan SMP Negeri Belum Terlihat Perkembangannya*

Menurut Wildan, kehadiran sekolah negeri baru sangat dibutuhkan untuk menampung lulusan SD di wilayah Mustikasari yang terus meningkat setiap tahun.

Namun hingga saat ini, proyek pembangunan SMP Negeri yang sebelumnya telah dicanangkan belum terlihat progresnya di lapangan.

“Kami berharap pembangunan sekolah ini bisa segera dilanjutkan dan diselesaikan, karena kebutuhan masyarakat terhadap sekolah negeri sangat tinggi,” kata Wildan, Minggu (8/3/2026).

Usul Program SMP Swasta Gratis

Sambil menunggu pembangunan sekolah negeri rampung, Wildan mengusulkan solusi jangka pendek melalui program SMP swasta gratis yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Melalui skema tersebut, siswa yang bersekolah di SMP swasta tetap dapat mengenyam pendidikan tanpa terbebani biaya.

“Anak-anak kita meski sekolahnya di SMP-SMP swasta, tapi pembiayaannya ditanggung oleh Pemkot,” ujarnya.

Ia menilai program tersebut bisa menjadi langkah sementara agar seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.

DPRD Janji Kawal Pembangunan Sekolah

Wildan menegaskan DPRD Kota Bekasi akan terus mengawal pembangunan SMP Negeri di Mustikasari hingga selesai.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyiapkan langkah konkret, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, untuk memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat.

Kehadiran sekolah negeri baru diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Mustikasari.

Selain itu, keberadaan sekolah negeri dinilai dapat meringankan beban biaya pendidikan orang tua siswa melalui penerapan sistem zonasi yang lebih tepat sasaran.

“Masyarakat sangat berharap program ini bisa berjalan pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026,” kata Wildan.