Guru Honorer Kabupaten Serang Minta Prioritas Seleksi P3K

SERANG – Guru Honorer Kategori 2 (K2) meminta Pemkab Serang memprioritaskannya dalam Penerimaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun ini.

Hal itu disampaikan Ketua K2 Kabupaten Serang Yati Ruhiyati Hasanah saat audiensi dengan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah di Pendopo Bupati Serang, Senin (19/04/21).

Ketua Forum K2 Kabupaten Serang Yati Ruhiyati Hasanah beralasan, mayoritas usia guru honorer akan memasuki masa pensiun sehingga dibutuhkan peran Pemkab Serang agar honorer K2 menjadi P3K . “Kami hanya minta menjadi prioritas untuk masuk P3K, bahkan ada yang sudah masuk usia pensiun” kata Yati

Dia menambahkan, pihaknya akan mengikuti seluruh ketentuan administrasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam seleksi P3K tersebut. “Kita ikuti prosesnya agar bisa lolos secara administrasi,” tuturnya.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, pihaknya terus berupaya guna meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui program yang sudah dilakukan. “Kami menyadari betul jika anggaran insentif belum bisa memenuhi secara utuh kebutuhan guru honorer,” ucap Tatu.

Dia mengaku, khawatir jika guru tidak fokus mengajar karena memiliki persoalan beban ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. “Jam kerja honorer dengan PNS sama tapi penghasilan beda, ibu suka kepikiran sejak ibu masih jadi wakil untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.

Diketahui, Pemkab Serang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mengguyur para tenaga pendidik di 29 kecamatan setiap tahunnya sebesar Rp52,2 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tenaga pendidik atau guru yang mendapatkan melalui program dana insentif yakni, guru honorer kategori dua (K2), guru honorer murni, guru madrasah diniyah (MD), guru ngaji, dan guru pendidikan anak usia dini (Paud). “Kami juga berharap tidak ada test untuk honorer dan K2 karena pengabdiannya sudah cukup lama, tapi kebijakan itu semua sudah di pusat,” kata Tatu.

Saat ini, Pemkab Serang mengusulkan sebanyak 4.367 P3K, 4.305 guru, 32 Penyuluh Pertanian, dan teknis lain 30. Sedangkan usulan Aparatur Negeri Sipil (ASN) sebanyak 269. “Kami hanya mengusulkan dan menyelenggarakan sedangkan keputusan hasil tes langsung pusat,” tegas Tatu. (imat)