Mahasiswa Banten Tolak Rangkap Jabatan di BUMN 

Tangerang – Sekitar 100 mahasiswa dari berbagai kampus di Banten, mengatasnamakan Komite Mahasiswa Banten Peduli (KMBP) BUMN, mendesak presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Erick Thohir dari jabatannya sebagai Menteri BUMN. Mahasiswa menilai, Erick Thohir telah melanggengkan praktik KKN dengan adanya 564 pejabat yang rangkap jabatan di BUMN seperti yang dilaporkan Ombudsman. “Kami kecewa dengan kinerja Pak Erick Thohir yang kami nilai melapangkan praktik KKN. Ini jelas berseberangan dengan semangat reformasi yang dicita-citakan mahassiswa,” ujar Shandi Martapraja, Juru Bicara KMBP BUMN, saat konferensi pers, di depan kampus Universitas Raharja, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Senin (06/07/2020).

Shandi menambahkan, rangkap jabatan otomatis akan membuat pejabat BUMN tersebut mendapatkan gaji yang rangkap atau double. Belum lagi fasilitas yang double, dan tunjangan lainnya yang berlipat ganda. “Di tengah masyarakat yang sedang dilanda pandemi Covid-19, rangkap jaabatan jelas menyakiti rasa keadilan. Dan itu berpotensi terjadinya penyelewengan anggaran,” kata Shandi.

Dalam konperensi pers, mahasiswa membentangkan 2 spanduk bertuliskan Copot Erick Thohir dan Tolak Rangkap Jabatan BUMN.

Kemudian mahasiwa juga membawa poster poster bertuliskan tuntutannya. Antara lain Om Erick Stop Nyapres, Tolak Rangkap Jabatan dan Awas Antek Orba di BUMN.

Selain mengkritisi rangkap jabatan di BUMN, lanjut Shandi, KMBP BUMN juga mengkritisi keberadaan perwira aktif TNI/Polri yang menjabat posisi strategis di BUMN. “Jelas ini kan melanggar UU. Sebagai menteri, harusnya Pak Erick Thohir bekerja berdasarkan UU, bukan malah melanggar UU. Ini akan berpreseden buruk bagi masyarakat. Menterinya saja melanggar UU, nanti rakyat ikut-ikutan melanggar UU dong,” kata Shandi, sebaiknya Erick Thohir bekerja fokus untuk memajukan BUMN. “Jangan buat gaduh lah, rakyat sudah capek sama kegaduhan. Malah kami dapat info Erick Thohir mau nyapres 2024, itu kan masih jauh,” kata Shandi.

Berdasarkan pantauan, konferensi pers dilakukan di halte kampus Universitas Raharja. Saat konferensi pers, mahasiswa memakai masker sebagai bagian dari menjalankan arahan protokol kesehatan yang diimbau pemerintah. “Kami sengaja konpres di jalan, supaya rakyat tahu bahwa mahasiswa tetap kritis terhadap kebijakan Jokowi, terutama yang ada di BUMN,” pungkas Shandi. (Tiqo)