Partisipasi Politik dan Legitimasi Kekuasaan

Masyarakat merupakan unsur utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan pada sistem demokrasi. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu dan penyusunan kebijakan sebagai wujud partisipasi politik.

Partisipasi politik dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah negara. Semakin tinggi partisipasi politik dalam masyarakat dapat menunjukkan kondisi demokrasi yang berkualitas.

Jika partisipasi politik masyarakat rendah, hal tersebut dapat menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui parpol maupun ormas karena keduanya memiliki peran strategis sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Namun demikian, keduanya memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda.

Menurut Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik (2005), partisipasi politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya.

Partisipasi politik bisa diartikan sebagai peran warga negara dalam proses pemerintahan. Bentuk partisipasi ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga secara langsung atau tidak, memang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat suatu negara.

Partisipasi politik memiliki sejumlah manfaat yaitu: sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan penguasa, ntuk memperlihatkan kelemahan atau kekurangan pemerintah, supaya dapat diperbaiki serta sebagai bentuk tantangan terhadap penguasa dan pemerintah, agar perubahan struktural serta sistem politik dapat terjadi.

Menurut jurnal Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014 (2015) karya RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, partisipasi politik memiliki tiga faktor utama yang berpengaruh.

Satu, faktor psikologis. Faktor ini berkaitan erat dengan identifikasi individu atau masyarakat terhadap suatu partai politik. Proses identifikasi ini dapat dipengaruhi oleh orang terdekat, seperti orang tua dan keluarga. Selain itu, faktor psikologis juga meliputi ketertarikan individu dalam membicarakan isu mengenai politik.

Dua, Faktor ekonomi atau rasional. Faktor ini dipengaruhi oleh evaluasi atau pemikiran individu terkait kondisi ekonomi dirinya, keluarga, serta nasional. Pemikiran tentang faktor ini jelas berpengaruh pada pilihan dan bagaimana bentuk partisipasi politiknya.

Tiga, Faktor sosiologis Faktor ini meliputi aspek agama, pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, serta tingkat ekonominya. Seluruh aspek ini berpengaruh pada partisipasi politik individu atau masyarakat, khususnya dalam penentuan pemimpin atau pejabat pemerintahan.

Menurut pendapat dan pandangan dari beberapa masyarakat mengenai partisipasi politik, partisipasi politik masyarakat rendah karena seringnya mengalami kekecewaan yang tidak berpihak kepada masyarakat.

“Karena perpolitikan masyarakat saat ini tidak berpihak kepada masyarakat dan membuat kecewa. Jadi, masyarakat sudah malas untuk berpartisipasi dalam politik karena sudah tau hasilnya seperti itu,” ujar Yono Supriyono, kepala UPTD DPUDR di Serang, Kamis (29/12).

Oleh karena itu, untuk menentukan pemimpin yang sadar akan kepentingan masyarakat, maka masyarakat harus ikut serta dalam kegiatan politik.

“Karena yang menentukan bangsa ini adalah politik. Apalagi sekarang sudah memasuki panggung politik. Harapan saya di tahun berikutnya adalah masyarakat ikut serta dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 dan menggunakan hak suaranya masing – masing” ujar Edo, Direktur Paskir Serang, Jum’at (30/12/2023).

Sementara itu, Ahmadi, salah satu pekerja di kota Cilegon mengatakan bahwa sistem pemerintahan presiden di Indonesia saat ini sudah cukup baik. Presiden dipilih secara profesionalisme bu…