Pemkab Serang Berkomitmen Terapkan Satu Data Statistik

SERANG – Pemkab Serang berkomitmen akan menerapkan satu data yang di rilis Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan kebijakan pembangunan. Karena, data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik dan tepat sasaran.

 

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri saat membuka Focus Grup Discussion (FGD) Pembahasan Data Publikasi Kabupaten Serang dalam angka Tahun 2022 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang di Ledian Hotel, Selasa (25/1).

 

Entus mengatakan, FGD membahas tentang pentingnya data yang akurat serta dalam rangka menyukseskan program satu data nasional. “Pemkab Serang sudah berkomitmen sesuai arahan Ibu Bupati, Kabupaten Serang pun akan menerapkan satu data. Kalau dulu-dulu kita masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) selalu menyajikan angka sesuai hasil pendataan masing-masing,” ujarnya.

 

Entus mencontohkan, seperti Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) mengadakan data sendiri. Terkadang antara data satu OPD dengan OPD yang lain itu berbeda. “Sekarang kita berkomitmen akan menggunakan data dari BPS, karena memang statistik atau BPS adalah otoritas yang berhak untuk mengeluarkan data secara resmi,” tegasnya.

 

Bahkan, lanjut Entus, di dalam struktur data ini seluruh OPD harus mengacu kepada BPS. Karena BPS bertindak sebagai pembina data secara nasional maupun di daerah khususnya di Kabupaten Serang.

 

“Jadi nanti tidak ada lagi data parsial atau data sektoral yang terkadang antara satu sektor dengan sektor lain itu berbeda-beda, sekarang kita berkomitmen untuk menggunakan satu data yaitu yang dikeluarkan oleh BPS,” ujarnya.

 

Kemudian, pihaknya juga sudah menunjuk Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) sebagai koordinator dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Serang. “Peran Diskominfosatik itu ibarat seorang wali data di Kabupaten Serang. Jadi, para OPD harus terus berkoordinasi dengan Diskominfosatik terkait dengan data ini,” kata Entus.

 

Oleh karena itu, di bawah koordinasi Diskominfosatik para OPD diharap melaksanakan pendataan tidak keluar tetapi dalam satu kesatuan. Entus berharap melalui program satu data, Kabupaten Serang akan mendapatkan masukkan-masukan dalam forum FGD. “Tentunya tahun 2022 ini Kabupaten Serang dalam angka ini, akan menjadi lebih baik di banding dengan tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.

 

Menurut Entus, data yang baik juga akan melahirkan atau mewujudkan persepsi dari masyarakat yang sama. “Maka, tidak lagi menjadi ajang beredarnya informasi-informasi yang tidak valid, yang terkadang akan melahirkan asumsi atau persepsi yang keliru dengan keberadaan hasil pembangunan yang kita dilakukan,” ujarnya.

 

Dengan program satu data di Kabupaten Serang, kata Entus, pembangunan Kabupaten Serang akan semakin terarah dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan di segala bidang. Oleh karena itu, ia beberapa hal yang disampaikan terkait FGD diharap juga dilakukan diskusi untuk mendapatkan hasil publikasi yang baik dalam segi pengumpulan data dan penyajian data.

 

“Jadikan penyusunan buku ini sebagai sumber yang dapat di jadikan sebagai bahan perencanaan kegiatan dan program, serta sebagai sarana informasi bagi masyarakat luas,”tuturnya.

 

Kepala BPS Kabupaten Serang, Tutty Amalia mengatakan, FGD merupakan acara rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka menyusun publikasi Kabupaten Serang dalam angka. Namun untuk tahun lalu tidak dilaksanakan lantaran terhalang pandemi covid-19.

 

“Untuk yang hadir saat ini para sumber data yang kita minta data yang akan ada di dalam publikasi kita. Nah buku publikasi ini akan kembali lagi kepada para narasumber data karena akan digunakan untuk perencanaan di masing-masing sektor, artinya kita mewadahi bagaimana data yang ada di OPD sudah tersusun rapih dalam satu buku,”ujarnya.

 

Tutty mencontohkan, seperti tentang pemerintahan, kependudukan nantinya ada setiap OPD yang menanganinya. Jadi buku tersebut persektor baik tentang kependudukan, pertanian, ada tentang kemiskinan dan sebagainya. “Itu di ambil dari data-data OPD dan instansi vertikal juga dari BPS sendiri, jadi lengkap dalam buku data yang kita punya semua ada,”katanya.

 

“Harapannya tadi kalau kita menyusun data valid, sumber datanya juga sudah sesuai dengan kita bisa menyusun kebijakan program itu lebih baik lagi, karena sudah sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Serang,”tutur Tutty. (red)