PMI Banten Prioritaskan Tiga Program pada Muker 2023

BANDUNG – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten sukses menggelar Musyawarah Kerja (Muker) Tahun 2023 yang digelar pada, Sabtu-Minggu (11-12/2/2023) di Kota Bandung, Jawa Barat. Pada kegiatan tersebut, tiga program menjadi prioritas yang akan dijalankan selama setahun ke depan.

“Musyawarah kerja adalah kegiatan rutin tahunan PMI, dalam rangka mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan perencanaan program yang akan dijalankan setahun ke depan,” kata Ketua Bidang Organisasi PMI Banten Amrin Nur dalam keterangan tertulis, Senin (13/2/2023).

Menurut Amrin, Muker PMI Banten 2023 diikuti oleh pengurus PMI Banten bersama perwakilan PMI kabupaten/kota. “Alhamdulillah, evaluasi dan perencanaan program kami lakukan dengan penuh kebersamaan dalam rangka menjalankan amanat AD/ART PMI, sekaligus mengoptimalkan kerja-kerja kemanusiaan yang diamanatkan oleh undang-undang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah menekankan tiga prioritas program yang harus diperkuat pada tahun 2023. Yakni peningkatan kapasitas organisasi, penguatan penanggulangan bencana, dan optimalisasi pelayanan darah. “Fokus kita sejalan dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan,”ujar Tatu.

Prioritas pertama dalam peningkatan kapasitas organisasi, kata Tatu, PMI Banten harus memperkuat pengetahuan dan keterampilan pegawai hingga relawan, sehingga harus dijalankan sejumlah uji kompetensi. Termasuk tertib organisasi menuju peningkatan pelayanan di era digitalisasi. “Kita sudah punya Gedung Diklat dan tersertifikasi, sehingga lebih mudah dalam menjalankan uji kompetensi. Ke depan, fasilitator maupun maupun desiminator juga harus bisa dari Banten,” ujarnya.

Prioritas kedua dalam penanggulangan bencana, ditekankan kesiapsiagaan pengurus maupun relawan. Pelatihan-pelatihan harus terus dilanjutkan, mulai dari pemahaman pada tingkat assesmen, hingga recovery pasca bencana. “Sarana prasarana penanggulangan bencana juga harus terus dilengkapi di seluruh markas PMI. Kita harus selalu siaga, dan siap membantu masyarakat kala bencana,” ujarnya.

Prioritas ketiga, Tatu juga mendorong seluruh unit donor darah (UDD) lebih optimal dalam penyediaan darah. Selanjutnya, seluruh UDD didorong untuk memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. “Pelayanan darah juga harus terdigitalisasi, agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan UDD ketika membutuhkan darah,” ujar Bupati Serang ini.

Ia mengaku bangga dan berterima kasih atas kebersamaan seluruh pengurus PMI Banten, pengurus PMI kabupaten/kota, jajaran markas, dan UDD. “Kebersamaan ini telah membuahkan prestasi menurut penilaian PMI pusat, yakni PMI Banten masuk kategori kuat dari sisi manajemen markas dan pelayanan kepalangmerahan,” ujarnya.

Sementara itu, pengurus PMI pusat Muhammad Muas mengapresiasi kinerja PMI Banten dalam menjalankan kerja-kerja kemanusiaan. Ia pun membenarkan bahwa PMI Banten termasuk dalam kategori kuat berdasarkan penilaian kapasitas yang dilakukan PMI Pusat. “Kita semua harus menjalankan visi bersama, yakni mewujudkan PMI yang profesional dan berintegritas, serta bergerak bersama masyarakat,” ujarnya.(red)