Program Disnakertrans Banten Belum Terkoordinasi Atasi Pengangguran

Serang|Angka pengangguran Provinsi di Banten salah satunya karena belum terkoordinasinya program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten dengan program pemerintah kabupaten/kota. Padahal Pemprov Banten seharusnya menjadi koordinator dan mengkoordinasikan program pengentasan pengangguran.

Menurut Sekda Kabupaten Serang Entus Mahmud, pengawasan tenaga kerja berada di pemerintah provinsi, seharusnya dibarengi dengan koordinasi pengentasan pengangguran. Apalagi angka pengangguran di Banten yang masuk kategori tertinggi di Indonesia, didominasi lulusan SMA dan SMK yang saat ini kewenangannya berada di pemerintah provinsi.

“Tidak bisa persoalan pengangguran hanya tugas pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga tugas bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kami pun melakukan sinergi program di OPD untuk mengurangi angka pengangguran,” kata Entus kepada wartawan, Jumat (8/10/2019).

Soal tidak banyak koordinasi dari Disnakertrans Kabupaten Serang diakui Kepala Bidang (Kabid) Bina Penempatan Kerja (Binapenta) Disnakertrans Kabupaten Serang Ugun Gurmilang. Menurutnya, Disnakertrans Banten tidak banyak melakukan koordinasi dengan Disnakertrans Kabupaten Serang dalam menjalankan program pelatihan tenaga kerja. “Mereka punya BLK di Serpong, tapi dalam proses rekrutmen pesertanya, tidak ada koordinasi dengan kabupaten/kota. Bahkan kadang mereka mengklaim program yang dilaksanakan kabupaten/kota,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, untuk menekan angka pengangguran tingkat SMA dan SMK, Disnakertrans Kabupaten Serang punya program Bursa Kerja Khusus (BKK). Melalui program tersebut, telah tersalurkan sekira 11.700 tenaga kerja. “Semua by name dan by addres. Berdasarkan hasil BKK, perekrutan tenaga kerja melalui Disnakertrans Kabupaten Serang, dan laporan sejumlah perusahaan,” ujarnya.(*)