Puluhan Pejabat Dinkes Banten Mundur, Mulai Dari Intimidasi Hingga Kecewa Pada Pimpinan

SERANG,- Sejumlah pejabat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten berbondong-bondong menyatakan mundur dari jabatannya. Mereka juga menyampaikan alasan-alasannya.

Mereka mundur melalui surat pernyataan yang dilengkapi dengan materai. Mereka mengaku kecewa dengan ditetapkannya Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian berinisial LS sebagai tersangka kasus pengadaan masker KN95.

Pernyataan sikap yang ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tertanggal 28 Mei 2021 ini merupakan bentuk kekecewaan karena tidak adanya upaya perlindungan dari pimpinan.

Dalam surat tersebut diungkapkan ada dua poin pernyataan sikap. Pertama, selama ini mereka merasa telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai arahan kepala Dinkes yang dilakukan dengan penuh tekanan dan intimidasi. Kondisi tersebut membuat mereka bekerja dengan tidak nyaman dan penuh ketakutan.

Kedua, sesuai perkembangan saat ini, rekan LS ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan masker untuk penanganan Covid-19. Yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) sesuai perintah kepala Dinkes. Dengan kondisi penetapan tersangka tersebut mereka merasa sangat kecewa dan bersedih karena tidak ada upaya perlindungan dan pimpinan.

“Sehubungan dengan kondisi tersebut dengan bular kami menyetakan sikap, menyatakan mengundurkan diri sebagai pejabat di lingkungan Dinkes,” seperti dikutip dalam surat tersebut.

Sampai pernyataan itu ditanggapi mereka akan bekerja di luar kantor. Surat tersebut ditandatangani oleh 20 pejabat eselon III dan IV di atas materai Rp10.000.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, pihaknya telah menerma usulan pengunduran diri tersebut.

“Kalau dalam ketentuan, dalam ASN bahwa mengundurkan diri itu memang hak pegawai. Seperti mereka masuk ke ASN, itu hak juga kan,” ujarnya, Senin (31/5/2021).

Komarudin juga menuturkan, selanjutnya pihaknya akan akan mengklarifikasi terhadap bersangkutan. Setelah itu dapat dipastikan pengunduran diri diterima atau tidak. “Pengangkatan lewat SK gubernur sehingga nanti resminya mereka mundur itu dari ada SK gubernur lagi,” tuturnya. (red)