amp-web-push-widget button.amp-subscribe { display: inline-flex; align-items: center; border-radius: 5px; border: 0; box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 10px 15px; cursor: pointer; outline: none; font-size: 15px; font-weight: 500; background: #4A90E2; margin-top: 7px; color: white; box-shadow: 0 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.5); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); } .amp-logo amp-img{width:190px} .amp-menu input{display:none;}.amp-menu li.menu-item-has-children ul{display:none;}.amp-menu li{position:relative;display:block;}.amp-menu > li a{display:block;} /* Inline styles */ div.acss2ac47{clear:both;margin-bottom:1em;margin-top:0em;}div.acssbb8d6{padding-left:1em;padding-right:1em;}div.acss138d7{clear:both;}div.acssf5b84{--relposth-columns:3;--relposth-columns_m:2;--relposth-columns_t:2;}div.acssae964{aspect-ratio:1/1;background:transparent no-repeat scroll 0% 0%;height:150px;max-width:150px;}div.acss6bdea{color:#333333;font-family:Arial;font-size:12px;height:75px;} .code-block-default {margin: 8px 0; clear: both;} .code-block- {} .ai-align-left * {margin: 0 auto 0 0; text-align: left;} .ai-align-right * {margin: 0 0 0 auto; text-align: right;} .ai-center * {margin: 0 auto; text-align: center; } .icon-widgets:before {content: "\e1bd";}.icon-search:before {content: "\e8b6";}.icon-shopping-cart:after {content: "\e8cc";}
Serang,- Puluhan ribu buruh yang berasal dari PT. Nikomas melakukan aksi unjukrasa di jalan untuk menolak Undang-undang Omnibus Law yang telah di sahkan oleh DPR RI.
Berdasarkan pantauan di lokasi, para buruh terus keluar dari perusahaan PT. Nikomas dan banjiri ruas jalan sepanjang Jalan Raya Serang- Jakarta, Selasa (06/10/20).
Pada pukul 11:00 WIB, terlihat para buruh mulai keluar dari perusahaan dan mengikuti mobil komando yang sudah disiapkan. Dalam aksinya, para buruh menilai Omnibus Law produk hukum yang cacat dan tidak melibatkan elemen buruh dalam pengesahannya.
Selain itu, Omnibus Law juga dinilai akan menyengsarakan kehidupan buruh di Indonesia, seperti tidak adanya pesangon bagi para buruh yang terkena PHK.
“Kami sangat menolak dengan pengesahan Omnibus Law dan kecewa terhadap DPR. Ini sangat menyengsarakan buruh karena akan menghilangkan pesangon bagi buruh yang terkena PHK,” ujar Ketua DPD SPN Banten, Intan Indria Dewi.
Ia menjelaskan, selain pesangon yang dihilangkan, bagi buruh perempuan dalam Omnibus Law hak cuti haid, cuti hamil, cuti keguguran pun akan dihilangkan.
“Ini juga merugikan buruh perempuan,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus melakukan demonstrasi dan mogok nasional hingga tanggal 8 Oktober 2020.
SERANG – Sektor pariwisata di kawasan pesisir barat Banten, khususnya destinasi legendaris Anyer-Carita, resmi memasuki…
SERANG - Pemerintah Kota Serang resmi melepas keberangkatan 378 jemaah haji Kloter 20 GA JKB…
PANDEGLANG - Dinas Pertanian Provinsi Banten mulai memperkuat peran Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) sebagai ujung…
PANDEGLANG - Harapan baru bagi dunia bulu tangkis Kabupaten Pandeglang mulai terbuka setelah Muhamad Syahrul,…
KOTA SERANG — Suasana penuh kebersamaan dan semangat persaudaraan mewarnai kegiatan Halal Bihalal sekaligus Pelantikan…
PANDEGLANG — Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Sehati Desa Cikentrung, Kecamatan Cadasari, kembali melaksanakan kegiatan…