Serapan APBD Jadi Teka-Teki, Wakil Rakyat PSI Kritik OPD Kota Bekasi!

Bekasi — Suara kritis kembali menggema dari kursi legislatif. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti, menyuarakan kekecewaannya terhadap minimnya keterbukaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan program pembangunan semester pertama 2025.

Legislator Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyebut, lemahnya publikasi dan komunikasi dari pihak OPD membuat DPRD kesulitan memantau serapan anggaran yang bersumber dari APBD.

“OPD kurang mempublikasikan program kerja mereka, sehingga kita juga tidak tahu penyerapan anggaran APBD kemana saja dan daerah mana yang sudah menyerap,” kata Yenny belum lama ini.

Menurutnya, hal ini menjadi ganjalan serius bagi para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan aspirasi warga. DPRD, kata Yenny, tidak bisa bekerja optimal tanpa data dan informasi yang memadai dari eksekutif.

“DPRD harus bisa memberi apresiasi atas kinerja OPD, tapi kalau kami saja tidak dikasih tahu, bagaimana bisa menyampaikan ke publik? Kami ini kepanjangan tangan rakyat. Jangan sampai wakil rakyat justru jadi penonton,” ujarnya tajam.

Selama enam bulan pertama tahun ini, Yenny menilai interaksi antara legislatif dan eksekutif belum berjalan sebagaimana mestinya. Sejumlah agenda pertemuan maupun audiensi dengan OPD, menurutnya, tidak menghasilkan evaluasi yang maksimal karena minimnya data dan laporan real-time.

DLH Disorot, TPA Jadi Titik Masalah

Yenny juga secara khusus menyorot kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi. Salah satu titik rawan menurutnya adalah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sumurbatu dan Bantargebang, yang kini tengah disorot usai ditemukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) milik rumah sakit.

“Kalau kami minta klarifikasi, jawabannya selalu formalitas. Dibilang sudah ditindak, sudah dibersihkan, tapi faktanya masih ada kejadian serupa. OPD harusnya lebih proaktif, bukan cuma reaktif saat ada masalah viral,” kritik Yenny.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana koordinasi lintas sektor dijalankan oleh OPD terkait. Tanpa sistem komunikasi yang efektif, potensi masalah akan terus muncul, dan kepercayaan publik akan terus terkikis.

Desak Transparansi, Dorong Kolaborasi

Sebagai penutup, Yenny menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ia menilai semangat kolaborasi yang sering digaungkan di awal pemerintahan justru belum diterjemahkan ke dalam sistem kerja yang transparan dan saling mendukung.

“Kita ingin membangun Bekasi secara bersama-sama. Tapi kalau komunikasi masih searah, OPD kerja diam-diam tanpa evaluasi publik, ya susah. Kami minta ini dibenahi,” pungkasnya.

Sorotan ini menjadi sinyal kuat bagi Pemerintah Kota Bekasi agar segera memperbaiki pola komunikasi dengan DPRD, membuka ruang transparansi anggaran, dan menjadikan sinergi antarlembaga sebagai fondasi pembangunan yang sehat dan berkelanjutan.