Susun LPPD Tahun 2023, Pemkab Serang Optimalkan Kinerja Pelayanan hingga Turunkan Angka Kemiskinan

SERANG – Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Serang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Serang berupaya mendapatkan hasil evaluasi dengan status tinggi.

Pemkab Serang terus berupaya meningkatkan capaian kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mencakup 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Capaian kinerja tersebut merupakan dedikasi dan perserta pegawa atau ASN Pemkab yang berjumlah 3.679 ASN laki-laki dan 4.722 ASN perempuan, dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp.3.28 triliun.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menjelaskan, capaian kinerja makro di Kabupaten Serang menunjukan hasil yang positif, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami kenaikan sebesar 0,889 persen, angka kemiskinan turun sebesar -2.147 persen, angka PDRB berdasarkan harga konstan menunjukan bahwa ekonomi di Kabupaten Serang tumbuh sebesar 4.797 persen, pendapatan perkapita mengalami kenaikan sebesar 6.722 persen, dan ketimpangan pendapatan turun sebesar -3.571 persen.

“Peningkatan juga terjadi pada capaian indikator kinerja hasil bidang pelayanan mulai dari bidang tingkat partispiasi pendidikan, pelayanan kesehatan, bidang tata ruang seperti penanganan banjir dan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akse sterhadap air minum,” kata Tatu.

Sementara urusan dibidang perumahan dan Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) juga terjadi peningkatan, di antaranya penanganan kawasa permukiman kumuh di bawah 10 ha, berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni, dan melengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk perumahan.

“Di trantibumlinmas Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan mencapai 100 persen, perda dan perkada yang ditegakkan mencapai 80 persen,” kata Tatu.

Di urusan bidang sosial, persentase capaian penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mencapai 100 persen dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten mencapai 100 persen.

“LPPD ini menjadi salah satu tolok ukur Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Kita berharap skor Kabupaten Serang akan memuaskan di tahun 2023 dibanding tahun 2022 yang meraih kategori sedang dengan skor 3.2435,” harap Tatu. (Adv)