Banyak Pejabat Mundur, Gaya Komunikasi dan Kepemimpinan WH Dipertanyakan
SERANG,- Pakar kebijakan publik dan politik mempertanyakan gaya komunikasi dan kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH). Karena, selain Sekda Banten Al Muktabar, sebelumnya juga ada 21 pejabat lainnya yang mengundurkan diri.
Pakar kebijakan publik dan politik, Harits Hijrah Wicasana mengaku merasa heran lantaran pengunduran diri Sekda sangat mendadak. Ia pun mempertanyakan gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan Wahidin Halim lantaran banyak sekali pejabat yang mengundurkan diri dari jabatannya.
“Pertama, ada apa dengan kepemimpinan pak WH sebagai Gubernur Banten. Karena dalam sejarah kepemimpinan pak WH sebagai Gubernur Banten ada dua kali Sekda mengundurkan diri. yaitu pak Ranta, walaupun saat itu beliau lebih memilih untuk mencalonkan diri sebagai calon walikota, tetapi secara fakta mengundurkan diri juga. kemudian hari ini Al Muktabar juga mundur,” katanya, Rabu (25/8/2021).
Selain itu, pada masa kepemimpinannya juga ada sekitar 20 orang pejabat Provisi Banten yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan sempat membuat ramai pemberitaan di Banten. “Yang menjadi pertanyaan saya ada apa dengan komunikasi politik dan kepemimpinan pak WH sebagai Gubernur, sehingga banyak pejabat di masa kepemimpinan beliau yang mundur dari jabatannya,” ujarnya.
Umumnya, lanjut Harits, di negara maju biasanya pengunduran diri pejabat dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama ialah karena ia tidak sanggup untuk mengemban amanah dan yang ke dua ia malu karena menanggung kasus atau masalah sehingga memutuskan untuk mundur dari jabatan agar bisa fokus mengatasi masalah hukum.
“Tapi kalau di Indonesia terutama di Provinsi Banten sepertinya analisis saya cenderung yang ke tiga yakni karena urusan politis atau ada masalah yang tidak ingin disampaikan ke publik. Hal ini tentu menjadi presedin buruk juga bagi pimpinan karena kemungkinan pengunduran diri dilatarbelakangi ketidak nyamanan dengan pemimpin,” jelasnya.
Harits menilai jika mundurnya Al Muktabar dari jabatan Sekda Provinsi Banten sebagai manuver polikit yang dilakukan agar bisa mengisi jabatan Gubernur yang kosong saat menjelang pemilu 2024.
“Yang ke dua saya mencoba melihatnya pada peluang kekosongan kekuasaan ketika nanti di tahun 2022 Gubernur dan Wakil Gubernur itu sudah habis masa jabatannya sehingga akan ada Pj. Sepertinya ia mengambil cara untuk mundur satu langkah kemudian untuk mengambil dua tiga langkah ke depan,” jelasnya
Menurutnya, apabila Sekda tetap menjadi pejabat internal Provinsi Banten, ia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi di 2022 mendatang. Namu apabila ia kembali ke instansi awalnya ia memiliki kesempatan untuk menjadi Pj di 2022. Hal itu dinilai sebagai langkah politik gubernur dalam menyongsong Pilkada 2024 mendatang.
“Kembali ke instransi awal, kemudian ia memiliki peluang untuk komunikasi lebih intens dengan kemendagri langsung, kemudian dengan politisi di senayan. Sehingga memungkinkan sekali dia akan di rekomendasi kan untuk menjadi Pj di 2022. Jika ini terjadi bisa jadi ini merupakan langkah politik pak WH untuk bisa kembali maju dalam kontestasi politik 2024 nanti. Karena siapa yang menetukan Pj nya itulah yang menentukan arah politik untuk maju di kontestasi yang akan datang,” tandasnya. (Arr)
About Author
