Terancam PHK, Status Pegawai Giant Belum Jelas

SERANG, – Puluhan pekerja Giant Serang yang terancam menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengadukan nasib mereka kepada Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi. Hal tersebut lantaran belum ada kepastian mengenai pekerjaan mereka pasca-penutupan nanti.

Direktur LBH Panglima Tubagus Buang, Fauzul Adzim mengatakan, persoalan para pekerja Giant Serang merupakan persoalan yang benar-benar harus ditangani oleh negara. Sebab, negara telah meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO).

“Kita tahu bahwa dalam konvensi ILO, secara paripurna, negara harus mampu melindungi hak-hak pekerja. Artinya, ada kewajiban bagi negara untuk bagaimana mampu membersamai keresahan dan juga memberikan solusi kepada pekerja, dalam hal ini pekerja Giant yang memang per akhir Juli itu akan di PHK massal,” ujarnya, Senin (21/6/2021).

Menurutnya, harus ada komitmen dalam hal ini dari DPRD Kota Serang untuk membantu para pekerja giant yang akan kehilangan pekerjaannya. “Kami juga melihat bahwa harus ada komitmen dari DPRD Kota Serang, komitmen untuk benar-benar mengawasi pemerintah, untuk memanggil Walikota, memanggil stakeholder terkait agar segera secepat mungkin bisa untuk berkomunikasi dengan pihak perusahaan PT Hero, untuk pekerja-pekerja diberi solusi terbaik,” ucapnya.

Ia menegaskan, harus ada kepastian nasib bagi para pekerja. Karena, para pekerja tersebut merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban pemenuhan nafkah, baik kepada keluarga, anak, maupun pihak-pihak lainnya.

“Karena mereka punya tanggungjawab terhadap keluarganya, tanggungjawab terhadap anak, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kita semua harus berjuang agar nasib mereka dapat jelas,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengatakan, pihaknya akan mengundang Walikota Serang, Sekda, OPD terkait serta BPJS Ketenagakerjaan, untuk membicarakan terkait nasib para pekerja Giant Serang.

“Yang menjadi keresahan para pekerja tersebut adalah bagaimana nasib mereka ketika mereka berhenti bekerja. Lalu bagaimana tagihan BPJS mereka. Makanya kami akan mengundang pihak-pihak itu untuk mencari solusi dan jalan keluarnya,” tandasnya. (Arr)