Tertibkan PKL & Parkir Liar, Adhika Dirgantara: Jangan Cuma Gertak Sambal!

BEKASI — Upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar di sekitar Stasiun Bekasi mendapat sorotan tajam namun mendukung dari Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Adhika Dirgantara. Ia menilai langkah penertiban itu sudah berada di jalur yang benar, tetapi mengingatkan agar pemerintah tidak berhenti di tengah jalan.

“Jangan cuma gertak sambal. Harus ada pengawasan jangka panjang. Petugas harus standby setiap hari. Kalau enggak, pasti balik semrawut,” ujar Adhika dengan nada tegas, Selasa (24/6/2025).

Menurutnya, permasalahan PKL dan parkir liar bukan hanya soal tata kota, tapi soal keberanian menjaga ketertiban secara konsisten. Ia menekankan pentingnya kontrol lapangan, bukan hanya di hari pertama operasi. “Ketegasan pemerintah jangan cuma musiman. Ini Bekasi, bukan kota eksperimen,” tukasnya.

Perlu Ruang Aduan Warga
Tak hanya menyentil soal konsistensi petugas, Adhika juga melontarkan satu usulan konkret: dibentuknya ruang pengaduan warga. Menurutnya, warga seharusnya diberikan saluran resmi untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan mereka, khususnya di titik-titik rawan seperti kawasan stasiun, pasar, dan pusat keramaian.

“Saya usul dibuat ruang pengaduan yang aktif. Kalau ada warga lihat pelanggaran, langsung bisa lapor, langsung ditindak,” tegasnya.

Ia menilai partisipasi masyarakat adalah kunci utama agar penataan kota berjalan efektif. Tanpa keterlibatan warga, semua kebijakan hanya akan jadi formalitas.

Warga Adalah Mitra, Bukan Penonton
Adhika menegaskan, dalam menjaga ketertiban, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat untuk menjadi mata dan telinga di lapangan. “Warga jangan cuma jadi penonton. Pemerintah harus ajak mereka jadi mitra,” ujarnya.

Ia pun mendorong Pemkot Bekasi untuk membangun sistem komunikasi dua arah dengan warga. Tidak cukup hanya mengumumkan kebijakan, tapi juga mendengar aspirasi dan keluhan secara langsung, apalagi menyangkut ruang publik.

Catatan Kritis Untuk Pemkot
Sebagai legislator di Komisi II yang membidangi perekonomian dan perizinan, Adhika mengaku mendukung penertiban, tetapi meminta agar kebijakan ini juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dari para pedagang.

“Penataan jangan asal gusur. Harus ada relokasi, ada solusi yang jelas untuk PKL. Kalau tidak, ini hanya akan jadi lingkaran setan,” ujarnya.

Dengan semakin padatnya aktivitas di sekitar Stasiun Bekasi, ia menyebut kawasan tersebut sebagai “wajah urban Kota Bekasi” yang mencerminkan tingkat kedisiplinan sebuah kota metropolitan.

“Kalau Stasiunnya saja semrawut, apa kata dunia?” Adhika mengakhiri komentarnya dengan sindiran yang menyengat, tapi penuh harapan agar wajah Kota Bekasi bisa tertata lebih manusiawi.

Langkah konkret Adhika Dirgantara ini bisa jadi pemantik agar pengawasan tidak hanya berhenti di meja rapat atau saat media ramai meliput. Penataan kota butuh komitmen, bukan sekadar razia. Bekasi sedang tumbuh, dan pertumbuhannya harus diikuti dengan kedisiplinan bersama.