Tiga Proyek Kota Serang Batal

Serang,- Sebanayak tiga proyek yang menggunakan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Serang terpaksa harus dibatalkan. Hal itu, karena Menteri Keuangan menghentikan proses pengadaan barang atau jasa dari DAK tahun anggaran 2020 melaui surat edaran yang ditunjukan kepada seluruh pemerintah daerah.

 

Diketahui, ketiga proyek tersebut adalah pengawasan jalan Tegal Kambing-Bendung, pengawasan jalan Taman-Keganteran, dan penyedia jaringan pipa atau distribusi air bersih. Selain itu, proyek tersebut sudah memiliki pemenang yaitu CV. Karya Pelita Abadi.

 

Kepala Badan Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kota Serang, Koswara menjelaskan, dua proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan satu proyek Dinas Perumhaan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Serang sudah dibatalkan lelangnya.

“Kalau pak Ridwan (Kepala DPUPR-red) sudah dihentikan dan yang lain belum menyampaikan surat. Tapi Pokja sudah tahu bahwa itu tidak akan diproses karena dananya dari pusat,” katanya saat ditemui, pada Selasa (31/03/20).

 

Dia merasa prihatin dengan adanya pembatalan proyek tersebut. Pasalnya, di DPRKP tahapannya sudah sampai sanggahan tinggal tanda tangan kontrak.

“Dia sudah dinyatakan menang, masuk tahap sanggah, muncul surat dari Menkeu. Karena belum tanda tangan kontrak maka proyeknya dibatalkan,” jelasnya.

 

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Serang, Wachyu B. Kristiawan menjelaskan, surat tersebut mengatur berkaitan dengan pemberhentian penggunaan DAK fisik yang dananya bersumber dari pusat.

“Sesuai dengan surat menkeu, kalau yang belum proses atau sedang dalam proses pengadaan akan dihentikan. Sedangkan yang sudah penandatanganan kontrak silahkan dilanjutkan,” ujarnya.

 

Piihaknya mengaku telah sosialisasi surat tersebut kepada OPD yang mendapatkan DAK. Namun untuk Dindikbud serta Dinkes, sesuai dengan surat Menkeu, tidak terkena kebijakan pembatalan.

“Kami sudah menyampaikan kepada pihak-pihak yang memang mendapatkan DAK. Antara lain yaitu Disperindagkop, DPUPR, DPRKP dan Dishub. Termasuk BLPBJ untuk menghentikan lelang. Kalau Dindik dan Dinkes dia tidak termasuk yang dibatalkan,” terangnya.

 

Menurut Wachyu, pembatalan barang atau jasa yang berasal dari DAK merupakan kewenangan sehingga pihaknya akan mengikuti intruksi sesuai arahan pusat.

“Kami sifatnya hanya mengikuti intruksi dari pusat,” tandasnya. (Arr)