Wisata Hutan Bambu Kota Bekasi Terancam Rusak, Komisi IV Desak Pemkot Bertindak

Kota Bekasi — Kondisi destinasi wisata Hutan Bambu Bekasi di kawasan Margahayu, Bekasi Timur memprihatinkan. Kerusakan yang terjadi akibat abrasi di aliran Kali Bekasi hingga kini belum mendapatkan penanganan konkret dari pemerintah daerah.

Situasi tersebut memicu sorotan dari DPRD Kota Bekasi yang menilai proses pemulihan kawasan wisata tersebut berjalan lambat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Wildan Faturahman mengatakan, hingga saat ini pihak yang berwenang baru sebatas melakukan peninjauan lapangan tanpa tindak lanjut yang jelas.

“Peninjauan sudah dilakukan, hanya saja tidak ada tindak lanjut yang jelas, malah mengecewakan,” ujar Wildan kepada wartawan.

DPRD Desak Pemkot Bertindak Cepat

Wildan menegaskan Pemerintah Kota Bekasi harus segera mengambil langkah nyata untuk memulihkan kawasan wisata tersebut.

Menurutnya, selain menjadi aset publik, kondisi lokasi juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan yang terdampak abrasi.

“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Jadi bukan hanya wacana saja, ini aset publik yang harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Ia menilai penanganan yang cepat sangat diperlukan agar kerusakan tidak semakin meluas dan kawasan wisata tersebut bisa kembali dimanfaatkan masyarakat.

Pengelola Tagih Janji Pemerintah

Keluhan serupa juga disampaikan Ketua Zona 1 Pengurus Wisata Hutan Bambu Emar Maryasi. Ia berharap pemerintah daerah segera merealisasikan janji penanganan yang pernah disampaikan sebelumnya.

Menurutnya, kawasan wisata tersebut dulunya menjadi salah satu ruang rekreasi favorit warga Bekasi.

“Mudah-mudahan ada respons baik dari Pak Wali Kota Bekasi, karena tempat ini dulunya sering didatangi beliau saat menjabat wakil wali kota,” kata Emar.

Aset Wisata Kota Bekasi

Kawasan Hutan Bambu selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam di Kota Bekasi yang cukup diminati warga untuk bersantai dan berwisata.

Karena itu, DPRD dan pengelola berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah pemulihan agar kawasan tersebut tidak semakin rusak dan dapat kembali berfungsi sebagai ruang publik bagi masyarakat.