23 Persen Anak di Banten Tidak Tumbuh Normal

SERANG – 23 Persen anak di Provinsi Banten mengalami stunting. Angka itu diklaim mengalami penurunan dari 2017 sebesar 29,6 persen.

Sekadar diketahui, Stunting merupakan gangguan pertumbuhan anak. Stunting diakibatkan lantaran asupan gizi yang kurang. Akibatnya, anak yang mengalami stunting tidak mengalami pertumbuhan yang normal seperti anak biasanya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, dalam penanganan gizi buruk (stunting), Pemerintah Provinsi Banten berhasil menekan angka stunting dari 29,6 persen pada tahun 2017 menjadi 23,4 persen pada tahun 2019.

Hal itu diungkap Wagub saat mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi dalam acara tatap muka dengan keluarga yang memiliki balita stunting di Kantor Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Jum’at (12/3/2021).

“Adapun untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu untuk konvergensi stunting terdapat sebanyak 32 kegiatan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Serang 3 desa dan Kab Pandeglang 5 desa,” ungkap Wagub.

Andika mengungkapkan, untuk tenaga kesehatan Bidan sendiri sebagai bagian dari upaya menekan stunting di Provinsi Banten sebanyak 6.911 Bidan dengan rincian Kota Cilegon 331 orang, Kota Serang 568 orang, Kota Tangerang 949 orang, Kota Tangsel 801 orang dan Kabupaten Lebak 1.201 orang. Berikutnya, Kabupaten Pandeglang 936 orang,
Kabupaten Serang 780 orang dan Kabupaten Tangerang 1.345 orang.

Dijelaskan Andika, kunjungan Menko PMK Muhadjir Effendi ke Kota Cilegon secara umum terkait dengan evaluasi dan monitoring pelaksanaan PPKM Mikro. Namun demikian, secara khusus sebagai Menko PMK, dalam kunjungannya juga ingin secara spesifik memonitor penanganan stunting, di mana dikhawatirkan angka stunting akan kembali naik atau sulit ditekan di masa pandemi Covid-19 ini.

Menurut Menko PMK Muhadjir Effendi, isolasi mandiri dalam kerangka PPKM Mikro seperti yang dilakukan UMKM di Cilegon tersebut sudah sangat tepat. “Jadi sekarang itu kita mulai dari lingkup yang kecil, kalau harus isolasi ya lingkup RT, RW. Kalau (lingkup) besar ya malah repot,” katanya.

Muhadjir juga mengapresiasi angka stunting Provinsi Banten yang berhadil ditekan menjadi 23 persen pada tahun 2019 lalu. Menurutnya, angka tersebut sudah di bawah angka rata-rata Nasional yang sebesar 26 persen.

“Tadi dilapori Pak Wagub (Wagub Banten Andika Hazrumy) stunting di Banten turun menjadi 23 persen. Itu bagus, di bawah rata-rata Nasional yang sekitar 26 persen,” ungkapnya.

Dikatakan, kunjungannya ke Kelurahan Masigit tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana kelurahan tersebut berhasil menekan angka stunting pada balita.

“Jadi rupanya memang di sini kerjasama dan kordinasi dari stakeholder stuntingnya berjalan baik. Kordinasi Puskesmas, perangkat kelurahan sampai bidannya berjalan,” paparnya.

Lebih jauh Muhadjir mengungkapkan, target percepatan penurunan prevalensi stunting atau kekerdilan pada anak di Indonesia yang ditetapkan sebesar 14 persen pada tahun 2024 mendatang bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjadi Ketua Pelaksanaan program percepatan tersebut.

Dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan berperan sebagai koordinator program di mana Kepala BKKBN akan bertindak sebagai ketua pelaksana. BKKBN yang memiliki infrastruktur organisasi hingga ke tingkat daerah nantinya juga akan dibantu oleh kementerian dan lembaga yang berkaitan.

“Jadi BKKBN memegang kendali pencegahan stunting saat ini. Bukan wilayahnya Kementerian Kesehatan lagi,” katanya.