Benarkah Pendidikan untuk Semua?
Karakter suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter anak bangsa, semakin baik karakter anak bangsa maka semakin maju pula suatu bangsa.
Oleh karena itu pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan serendah-rendahnya jengjang SMA karena pendidikan berperan penting membantu membangun karakter diri.
Menurut KBBI Pendidikan mempunyai arti proses perubahan sikap dan tata laku seseorang dalam upaya pendewasaan melalui pengajaran atau pelatihan.
Berdasarkan UUD pasal 31 ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Dengan ini pemerintah membuat program KIP untuk meringankan biaya pendidikan warga Negara.
Tetapi pada kenyataannya berbeda, di banten rata-rata pendidikan masyarakat hanya sampai SMP. Mengapa demikian? Bukankah pemerintah sudah menjamin seluruh masyarakat mendapatkan pendidikan sampai SMA melalui program KIP? Apakah dikarnakan pola mikir masyarakat yang lebih mementingkan ekonomi ketimbang pendidikan? Atau karena belum optimalnya program KIP di Banten? Apa yang telah dilakukan pemerintah ketika masyarakatnya tidak bisa melanjutkan sekolah? Dimana peran pemerintah dalam hal ini? Dan banyak sekali pertanyaan yang ada saat kami membaca berita tersebut.
Menurut data dapodik (data pokok pendidikan) tahun 2022 kelas 9 kurang lebih 229.000, sementara daya tampung SMAN dan SMKN kurang lebih 86.000 dan itu diluar sekolah khusus. Terdapat 143 ribu siswa yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri, dengan demikian mereka harus melanjutkannya ke sekolah swasta atau pesantren. Tetapi tidak semua masyarakat memiliki kestabilan dalam ekonomi.
Banyak anak sekolah sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Tidak sedikit pula mereka yang memilih bekerja untuk membantu orang tua ketimbang fokus belajar di sekolah.
Miris sekali bukan, disaat Banten mengalami kemajuan dalam bidang pembangunan akan tetapi rata lama lama masyarakat banten hanya mengenyam sampai ke jenjang sekolah menengah pertama.
Secara khusus pemerintah telat memberikan bantuan BLT dan KIP untuk menyokong kebutuhan bermasyarakat tetapi sebelum menggunakan uang tersebut untuk membayar pendidikan, uang tersebut bahkan tidak cukup untuk bertahan dalam empat bulan dengan harga ekonomi yang semakin naik.
Dengan adanya inflasi barang dan jasa terus menerut membuat masyarakat semakin kesulitan untuk mepriortaskan pendidikan anaknya dan ekonomi. Belum lagi daya tampung SMA yang tidak sebanding dengan lulusan siswa SMP.
Tidak hanya itu saja, meski adanya bantuan KIP pemerintah juga masih belum berhasil untuk membantu anak dalam pendidikan dikarenakan belum memaksimalnya program KIP ini kepada seluruh masyarakat.
Masih terdapat kekurangan pada program ini sehingga membuat sebagian masyarakat masih tidak menyadari adanya bantuan dari pemerintah, contohnya seperti tidak meratanya bantuan atau banyaknya orang miskin tidak terdaftar di DTKS, yang kedua kurangnya pengetahuan tentang bantuan KIP dari pemerintah karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan yang terakhir banyaknya penyelewengan penerima KIP dikarnakan tidak efektifnya tahap seleksi tes data KIP yang mendaftar yang membuat banyaknya orang memalsukan data.
Tak sedikit yang kami lihat sampai saat ini banyak orang-orang yang mendapatkan bantuan KIP yang berasal dari keluarga yang mampu dari segi apapun.
Dari hasil wawancara yang kami lakukan kepada masyarakat membuktikan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahkan paham apa itu bantuan kartu Indonesia pintar atau bisa kita sebut KIP.
Hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya seperti lulusan mahasiswa, guru, dan pak RT. Untuk masyarakat yang minim pengetahuan seperti ini membuat mereka tidak menyadari adanya kehadiran pemerintah yang bisa membantu menyekolahkan anak mereka ke jenjang serius, yang mana itu semua membuat masyarakat menyerah dan lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Selain itu pemerintah juga masih belum menyejahterakan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan didaerah pelosok, karena dibalik kemewahan sekolah dikota, akses yang lancar dari segi belajar mengajarnya, mungkin hambatannya cuma dikemacetan saja.
Apakah kita tidak berpikir di daerah pelosok bagaimana mereka menuntut ilmu? Mereka yang ingin bersekolah dengan tempat belajar seadanya, dari berita yang kami lihat terkait sekolah yang ada di daerah pelosok itu masih miris sekali. Sangat miris jika melihat kondisi sekoah di daerah pelosok pada zaman yang modern ini belum bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Dimulai dari akses jalan yang seadanya, kurangnya guru yang mengajar, fasilitas sekolahnya yang kurang memadai. Terkadang untuk bisa merasakan manfaat digitalpun belum bisa karena sulitnya mendapatkan jaringan internet yang membuat anak-anak sulit belajar dan mendapatkan informasi. Mungkin ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak anak-anak tidak melanjutkan pendidikannya.
Ini adalah tantangan untuk kita, masyarakat, dan yang utama adalah pemerintah. Pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, kita sebagai masyarakat harus sadar betapa pentingnya suatu pendidikan untuk kehidupan sekarang dan masa depan.
Kita sebagai masyarakat juga harus berusaha untuk tetap memprioritaskan pendidikan, dan untuk pemerintah wajib membantu masyarakat dan mensejahterakan masyarakat dalam bidang pendidikan dan ekonomi karena hal tersebut sudah menjadi tujuan Negara utama Indonesia yang terkandung dalam pembukaan UUD.
Pemerintah juga harus mengatasi masalah ini dengan cepat karena pendidikan masyarakat yang kurang merupakan salah satu hambatan dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional sangat penting bagi suatu bangsa dan Negara kerena berhubungan erat dengan kelestarian hidup Negara dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa untuk untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
Tentang ketahanan nasional di Negara ini, bisakah pemerintah bertindak tegas dan adil akan hal ini secepatnya? Apakah pemerintah tak pernah berpikir bagaimana nasib anak-anak yang sedang bertahan dengan mirisnya pendidikan di daerah pelosok Indonesia? Kenapa pemerintah membiarkan banyak anak tidak melanjutkan sekolahnya padahal dengan pendidikan tersebut akan membawa Indonesia lebih baik, apalagi akan adanya generasi emas yang akan terjadi di tahun 2045 akan sangat membutuhkan generasi-generasi muda berpendidikan.
Dengan ini kita ingin pemerintah lebih memperhatikan bagaimana perkembangan pendidikan di banten dengan cara mengevaluasi cara kerja program bantuan dengan maksimal, melakukan pendataan ulang DTKS agar masyarakat miskin yang belum terdaftar bisa terdaftar dan mendapatkan bantuan, mengadakan sosialisasi tentang program bantuan pemerintah kepada masyarakat agar mereka paham akan hal ini dan tidak terpedaya, memperketat tahap seleksi KIP dengan agar tidak adanya manipulasi data.
Kemudian mengoptimalkan pendidikan berstandar nasional dengan cara mendukung guru untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat belajar, meningkatkan program beasiswa bagi guru yang ingin memperdalam ilmu mengajar dan juga memfasilitasi guru untuk mengikuti berbagai macam pelatihan dan peningatan skill, lalu segera memberikan fasilitas yang lengkap dan layak kepada sekolah yang ada di pelosok, memberikan kemudahan alat transportasi, sinyal jaringan, dan akses jalan.
Dan yang terpaling penting kami harap pemerintah segera menyelesaikan pemasalahan daya tampung sekolah negari di provinsi banten dikarenakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat di bidang pendidikan.
Ditulis oleh:
Dalila Tusyafiiyah, Imas, Farhan Dalam Kelompok Kajian Pancasila Program Studi Statistik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Bina Bangsa
About Author
