Dana Bansos JPS Kota Serang Selisih Rp1,9 Miliar

Serang,-Inspektorat Kota Serang mengeluarkan hasil audit pada pengadaan sembako Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Berdasarkan hasil audit, Inspektorat menilai program JPS ditemukan selisih Rp 1,9 miliar pada bahan pangan yang dibagikan berupa beras, mie dan sarden. Hal itu, diketahui setelah inspektorat melakukan survei terhadap harga sembako tersebut.

Berdasarkan data, harga beras yang ditetapkan sebesar Rp13 ribu per kilogranya. Namun, dilapangan hanya Rp12.800 atau selisih Rp 200. Sedangkan, mie instan juga ditemukan selisih Rp200 setiap pcs nya. Sehingga pada pembelian 2.100.000 pcs mie instan, terdapat selisih hingga Rp420 juta untuk pembelian tiga bulan ke depan

Sementara, sarden ditemukan selisih besar yakni mencapai Rp14.000, padahal harga wajar sebesar Rp10.062. Sehingga untuk pembelian 300.000 Pcs didapat selisih hingga 1,18 miliar rupiah.

Diketahui, Dinas Sosial Kota Serang mengalokasikan paket bansos tersebut untuk 50.000 kepala keluarga (KK). Harga per paket Rp 200 ribu. Total bantuan selama tiga bulan penanganan Covid-19 di Kota Serang senila Rp30 miliar. Dari nilai tersebut, didapat selisih harga yang menjadi temuan inspektorat mencapai Rp1,9 miliar.

Ketua komisi II DPRD Kota Serang, Pujiyanto tak menampik adanya temuan dengan kelebihan senilai Rp1,9 miliar dari hasil total keseluruhan Rp30 miliar dalam pengadaan JPS untuk tiga bulan kedepan.

“Atas audit inspektorat Kota Serang yang telah dikeluarkan, ternyata memiliki catatan yang harus diperbaiki oleh Dinsos adanya kelebihan pembayaran dari bantuan JPS yang semula ditentukan Rp200 ribu menjadi sejumlah Rp187,324,” katanya.

Menurutnya, hal itu merupakan hasil audit Inspektorat Kota Serang berdasarkan perbedaan harga pasar atas barang tersebut.

“Dari hasil rapat kami di Komisi II, kami meminta kepada Dinsos Kota Serang mengembalikan dana yang berlebih ke Inspektorat sejumlah Rp1,901.000.000,” terangnya.

Lebih lanjut Pujiyanto meminta agar pemkot serang memperbaiki kualitas taupun mutu barang dalam pengadaan bahan pangan untuk masyarakat yang terdampak covid-19 agar tidak muncul polemik di kemudian hari.

“Jangan sampai terjadi kegaduhan dan polemik di masyarakat, seperti kemarin harga tidak sesuai, harga satuan tidak sesuai di lemparnya ketinggian ataupun kualitas atau mutu sembako tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” tandasnya. (Arr)