Mahasiswa Desak Kejati Usut Aktor Intelektual Kasus Korupsi di Banten

SERANG,- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Komunitas Soedirman 30 mendesak kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk mengusut tuntas kasus korupsi pengadaan UNBK se- Provinsi Banten senilai Rp25 miliar.

mereka menyampaikan aspirasinya dengan melakukan aksi di depan kantor Kejati Banten sembari membentangkan spanduk bertuliskan Kejati Harus Independen dan Banten Ladang Koruspi.

Koordinator Komunitas Soedirman 30, Jodi menilai jika penanganan kasus korupsi di tanah jawara ini cendrung stagnan. Padahal, korupsi telah terjadi berulangkali dan sangat amat merugikan negara.

“Kasus-kasus korupsi yang ditangani pun cenderung stagnan. Karena dirasa tindakan korupsi dibangun dengan skema terstruktur, sistematis, dan masif, maka kita bisa pastikan keterlibatan korupsi bukan hanya segelintir orang,” katanya melalui keterangan pers yang diberikan kepada awak media, Senin (7/2/2022).

Ia mengatakan temuan kejati atas kasus korupsi pengadaan komputer UNBK se- Provinsi Banten sebanyak 1800 unit dengan nilai 25 miliar, sangata amat merugikan negara. Pasalnya barang yang diberikan tidak sesuai dengan nilai kontrak.

“Dengan modus yang dilakukan memberikan barang yang tidak sesuai kontrak yang sudah disepakati, maka dalam hal ini dugaan kerugian negara sebesar Rp6 Milyar,” jelasnya.

Ia pun mengapresiasi langkah Kejati Banten yang telah berusaha utnuk memberantas korupsi di tanah jawara. Namun demikian piahknya mendesak agar Kejati mencari aktor intelektual dibalik kasus tersebut.

“Kita pastikan keterlibatan korupsi bukan hanya perusahaan, kepala OPD, dan pegawai Dindikbud. Karena tidak mungkin kasus korupsi hanya melibatkan segelintir orang saja, pasti adanya keterlibatan aktor intelektual dilingkungan pemerintahan Provinsi Banten khususnya dalam lingkaran Eksekutif. Karena tidak mungkin kemudian, suatu kebijakan tidak terakomodir dari atas hingga bawah,” jelasnya.

Ia pun berharap agar Kejati bisa mengungkap aktor intelektual yang terlibat didalam nya, juga independen selama penyidikan kasus berjalan dan tetap tegak lurus sesuai apa yang diharapkan masyarakat Banten.

“Kami menuntut, 1. Kejati harus independen dalam pengungkapan kasus korupsi, 2 Ungkap Aktor intelektual yang terlibat dalam kasus korupsi,” pungkasnya. (Arr)