amp-web-push-widget button.amp-subscribe { display: inline-flex; align-items: center; border-radius: 5px; border: 0; box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 10px 15px; cursor: pointer; outline: none; font-size: 15px; font-weight: 500; background: #4A90E2; margin-top: 7px; color: white; box-shadow: 0 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.5); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); } .amp-logo amp-img{width:190px} .amp-menu input{display:none;}.amp-menu li.menu-item-has-children ul{display:none;}.amp-menu li{position:relative;display:block;}.amp-menu > li a{display:block;} /* Inline styles */ div.acss2ac47{clear:both;margin-bottom:1em;margin-top:0em;}div.acssbb8d6{padding-left:1em;padding-right:1em;}div.acss138d7{clear:both;}div.acssf5b84{--relposth-columns:3;--relposth-columns_m:2;--relposth-columns_t:2;}div.acssae964{aspect-ratio:1/1;background:transparent no-repeat scroll 0% 0%;height:150px;max-width:150px;}div.acss6bdea{color:#333333;font-family:Arial;font-size:12px;height:75px;} .code-block-default {margin: 8px 0; clear: both;} .code-block- {} .ai-align-left * {margin: 0 auto 0 0; text-align: left;} .ai-align-right * {margin: 0 0 0 auto; text-align: right;} .ai-center * {margin: 0 auto; text-align: center; } .icon-widgets:before {content: "\e1bd";}.icon-search:before {content: "\e8b6";}.icon-shopping-cart:after {content: "\e8cc";}
Kota Bekasi, Parlemen — Target besar dipasang tinggi di langit! Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Satu angka ambisius mencuat: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibidik tembus Rp8–10 triliun pada 2030!
Tak main-main, Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah, meminta agar target jumbo ini diikuti langkah konkret. Salah satu yang paling strategis menurutnya: digitalisasi pengelolaan PAD.
“RPJMD ini pedoman pembangunan lima tahun. Kalau digitalisasi PAD tidak dicantumkan eksplisit, pelaksanaannya bisa mandek,” ujarnya, Selasa (24/6).
Menurutnya, Komisi III sudah sejak lama mendorong sistem pengelolaan pajak dan retribusi berbasis teknologi real-time. Dengan sistem itu, baik kepala daerah maupun legislatif bisa pantau langsung aliran duit pajak masuk.
“Ini akan memperkuat transparansi, pengawasan, dan kecepatan ambil keputusan. Enggak perlu tunggu laporan mingguan, apalagi bulanan!” tambahnya.
Bukan Cuma Teknologi, Butuh SDM dan Regulasi
Saifuddaulah juga mengingatkan: jangan cuma digitalisasi yang digembar-gemborkan. Penguatan regulasi, pelatihan SDM, dan pembenahan infrastruktur juga harus masuk ke dalam strategi RPJMD.
Tak hanya itu, ia mendorong pendekatan partisipatif, seperti reward bagi wajib pajak taat, agar masyarakat turut menjadi aktor pengawasan sekaligus motor kesadaran pajak.
“Kalau semua dikonsolidasikan, PAD Bekasi bukan cuma tembus Rp8 triliun. Dua digit juga bisa! Ini penting buat biayai semua program prioritas kita,” tandasnya penuh optimisme.
Sinkronisasi Masih Jalan
Pembahasan RPJMD 2025–2029 masih terus bergulir di DPRD Kota Bekasi. Fokusnya kini tertuju pada sinkronisasi antara visi pembangunan daerah dengan kesiapan implementasi di lapangan. Tak boleh ada jurang antara rencana dan kenyataan.
RPJMD bukan sekadar dokumen formal, tapi peta jalan menuju masa depan Kota Bekasi yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing—terutama dari kantongnya sendiri!
SERANG – Selepas pelepasan resmi Kontingen Banten oleh Gubernur Banten, jajaran pengurus Kontak Tani Nelayan…
SERANG – Gubernur Banten, Andra Soni, secara resmi melepas keberangkatan Kontingen Kontak Tani Nelayan Andalan…
Pandeglang – Setelah melalui berbagai upaya dan perjuangan panjang, Kontingen Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)…
PANDEGLANG – Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang meresahkan warga akhirnya berhasil diungkap oleh sekelompok…
Pandeglang – Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi dan…
PANDEGLANG, - Proyek pemasangan saluran drainase menggunakan U-Ditch di Jalan Raya Pandeglang Nomor 3, tepatnya…