Pemkot Serang Apresiasi Hasil Penelitian PWKS
Serang,- Pemerintah Kota Serang memberikan apresiasi terhadap hasil survey yang telah dilakukan oleh Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) yang meneliti mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Smart City di Kota Serang.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Wakil Walikota dan Diskominfo kota Serang. Keduanya bersepakat jika yang dilakukan PWKS dapat menjadi pemicu Pemkot Serang agar dapat lebih baik lagi.
Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan hasil penelitian yang dilakukan oleh PWKS akan menjadi salah satu acuan dalam rapat evaluasi yang akan digelar pada Selasa depan.
“Ini masukan yang sangat berarti. Laporan ini akan kami bawa dan akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi minggu depan. Kalau tidak salah pada hari Selasa,” ujarnya seusai menghadiri ekspos yang digelar di aula kantor redaksi Satu Banten News, Kamis (16/1).
Subadri menegaskan, langkah penelitian yang dilakukan PWKS merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja Pemkot Serang, terutama dalam hal keterbukaan dan pengembangan Smart City.
“Alhamdulillah, dengan adanya teman-teman PWKS ini kami menjadi diawasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami apresiasi dan kami minta sinergisitas antara Pemkot Serang dengan PWKS dapat berjalan lebih baik lagi,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Diskominfo Kota Serang, Hari Pamungkas, menuturkan bahwa sebagai OPD yang membidangi urusan informasi, pihaknya sangat berterimakasih kepada PWKS karena telah melakukan pengawasan.
“Nanti seperti kata pak Wakil tadi, hasil penelitian ini akan kami bahas pada rapat evaluasi yang digelar Selasa depan,” tuturnya.
Untuk situs resmi OPD, Hari menuturkan bahwa sebenarnya ada 20 situs resmi OPD yang terpantau mati suri. Ini berdasarkan monitoring yang telah dilakukan oleh pihaknya setiap tiga bulan sekali. “Alasan itu selalu karena kekurangan SDM untuk menjadi operator,” terangnya.
Mengenai situs resmi Dindikbud yang tidak dapat diakses, Hari mengatakan bahwa hal tersebut karena sebelumnya Dindikbud masih menggunakan Sistem Manajemen Konten yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
“Sama dengan DPRD. Mereka itu saat ini sedang melakukan migrasi hosting dan juga alamat situs yang sebelumnya tidak menggunakan hosting yang disediakan oleh kami. Alamat situs juga sedang kami sesuaikan,” ujarnya. (Arr)
About Author
