Raih WTP, Pemkot Tangsel Diapresiasi

TANGSEL – DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengapresiasi Pemkot Tangsel yang laporan keuangannya dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD dan Walikota Tangsel ditetapkan menjadi Raperda menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019, di Gedung DPRD Tangsel, Setu, Kota Tangsel, Kamis (16/7/2020). “Selamat kepada Walikota Tangsel yang sudah membawa Kota ini meraih WTP pada laporan keuangan 2019 ini,” kata Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rosyid.

 

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Tangsel sekaligus Anggota Badan Anggaran Iwan Rahayu menyampaikan, dengan adanya predikat WTP artinya Pemkot Tangsel sudah secara maksimal membuat laporan keungan pada periode 2019. Namun, lanjutnya, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

 

“Semua catatan tersebut harus jadi dasar perbaikan. Agar ke depannya Pemerintah Kota Tangerang Selatan bisa meningkatkan kinerjanya dan perhatiannya terhadap masyarakat,” kata dia.

 

Iwan juga mengapresiasi seluruh kinerja pemerintah Kota Tangerang Selatan yang akhirnya mendapatkan banyak penghargaan terhadap inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Secara khusus dia mengapresiasi kinerja Walikota Tangerang Selatan yang sudah bertanggung jawab terhadap.

 

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menjelaskan bahwa laporan ini nantinya harus diberikan kepada Gubernur Banten. Dan akan dievaluasi untuk perbaikan pembangunan daerah kedepan.

 

“Hasil evaluasinya, akan menjadi dasar bagi pemerintah Kota Tangsel dan DPRD Kota Tangsel dalam rangka penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2020,” kata Airin.

 

Dia juga berterimakasih terhadap apresiasi yang diberikan DPRD terhadap kinerja pemerintah. Dia juga mengapresiasi terhadap Badan Anggaran yang sudah menyusun raperda laporan badan anggaran tahun 2019.

 

Airin juga memastikan bahwa status Wajar Tanpa Pengecualian adalah wajib bagi Kota Tangerang Selatan. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam pembangunan daerah. “WTP adalah kewajiban dan keharus. Sehingga harus dipertahankan,” kata dia.(Tiqo)