Ribuan Pekerja Ancam Demo Disnaker Tangerang, Begini Alasannya

TANGERANG– Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, Beni Rachmat diduga telah melakukan praktik maladministrasi penerbitan surat Tanda Bukti Pencatatan PK FSB GARTEKS SBSI PT. ULI sebelum verifikasi faktual dilakukan. Atas dugaan itu, ribuan pekerja mengancam akan melakukan demonstrasi.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Bidang Organisasi Dewan Pengurus Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang, Gaosul Alam dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (21/5/2021). “Itu sebuah kesalahan yang fatal yang dilakukan seorang Plt Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang yang saat ini dijabat oleh Beni Rachmat,” kata Gaosul.

Gaosul menuturkan, verifikasi itu dilakukan pada tanggal 18 Mei 2021 tapi Surat Tanda Bukti Pencatatan sudah dikeluarkan/diterbitkan lebih dahulu oleh Beni pada tanggal 10 Mei 2021. “Apa yang dilakukannya itu dapat menimbulkan suasana tidak kondusif dengan mengadu domba antar serikat pekerja, karena sebelumnya di PT. ULI sudah ada terbentuk PUK FSP TSK KSPSI PT. ULI,” beber dia.

Gaosul menilai, hal tersebut merupakan sebuah maladministrasi, karena melampaui wewenang, hal tersebut menurutnya tidak boleh dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan.

Ia pun mengaku dalam waktu dekat ini akan melakukan unjuk rasa bersama Ribuan Anggota SPSI Kabupaten Tangerang didepan Kantor Bupati Tangerang dan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang. “Hal itu (unjuk rasa) akan kami lakukan dalam waktu dekat ini untuk memprotes apa yang sudah dilakukan oleh Plt Kepala Disnaker, Beni Rachmat,” tegasnya.

“Saya meminta kepada Bupati Tangerang Bapak Ahmed Zaki Iskandar harus ambil sikap dan turun tangan untuk memecat Plt Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, karena sudah merusak kondusifitas ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang yang selama ini sudah terjalin dengan sangat baik,” ujar dia.

“Saya juga meminta Tanda Bukti Pencatatan PK FSB GARTEKS SBSI PT. ULI agar segera dicabut dan dibatalkan karena tidak sesuai dengan UU No.21/2000 tentang SP/SB,” tegas Gaosul Alam.

Dari informasi yang di dapat, ada indikasi pencatatan tersebut tidak memenuhi syarat karena diduga cuma ada 4 (empat) orang anggota yang terverifikasi, Sementara dalam UU No.21/2000 mensyaratkan minimal 10 (sepuluh) orang.

Disnaker Kabupaten Tangerang, Ketika awak media meminta konfirmasi terkait pencatatan ini, belum ada yang bisa memberikan konfirmasinya. (red)