Soal Korupsi Hibah Ponpes, Kejati Diminta Periksa Gubernur dan FSPP

SERANG,- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten diminta untuk mengusut tuntas dan mencari otak pelaku kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren (ponpes). Baik dalam bentuk bantuan dana hibah tunai maupun dana hibah untuk pembangunan fisik.

Hal tersebut disampaikan salah satu tokoh ulama Banten, KH Matin Syarkowi. Kejati diminta tak ragu untuk memanggil pihak pihak yang patut bertanggung jawab dalam kasus bancakan dana hibah tersebut. Termasuk Gubernur Banten Wahidin Halim dan oknum dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP).

“Sebab untuk kasus hibah ponpes 2018 itu, Pemprov (Pemerintah Provinsi) Banten sebagai pemberi hibah, dan FSPP sebagai penerima dan penyalur dana hibah kepada ribuan pondok pesantren. Kedua lembaga itu saling berkaitan,” terang KH Matin, Sabtu (29/5/2021).

Ia menduga, otak korupsi hibah tersebut masih berkeliaran berlindung di balik nama Kiai dan pondok pesantren di Banten. Itu dilakukan untuk bisa lolos dari jeratan hukum. ”Sekarang yang menjadi pertanyaan. Apa alasan Pemprov Banten di bawah kendali Gubernur Wahidin Halim menunjuk FSPP sebagai penyalur dana hibah sebesar Rp66 miliar lebih, sementara FSPP sendiri mendapatka dana hibah di waktu yang bersamaan sebesar Rp3 miliar lebih. Padahal,organisasi pondok pesantren di Banten bukan hanya FSPP,” tegasnya.

Ironisnya, FSPP yang ditunjuk sebagai penyalur dana hibah tidak memiliki data riil jumlah pondok pesantren. Bahkan, FSPP sendiri meminta data dan jumlah ponpes lagi kepada Kementerian Agama (Kemenag) yang ada di kabupaten/kota. “Inikan ironi, lembaga yang tidak punya data Ponpes malah digunakan sebagai penyalur dana ponpes,” imbuhnya.

Pihaknya bersama ulama lain dan aktiivis mendukung penegakan hukum oleh Kejati tanpa tebang pilih. Ia tak menampik, ada oknum pemotong hibah yang hingga kini masih bebas berkeliaran,termasuk oknum yang berlindung di balik institusi FSPP.

“FSPP harus mendorong Kejati untuk menangkap oknum oknum korupsi.saya yakin, aparat penegak hukum juga tidak mungkin akan mentersangkakan jika tidak memenuhi syarat dua alat bukti.Jadi pak Gubernur dan FSPP tak perlu kuatir diminta klarifikasi oleh Kejaksaan,” ungkapnya.

Sementara Gubernur Banten melalui pengacaranya Agus Setiawan mengatakan, Gubernur Banten tidak mungkin korupsi, bahkan Gubernur ikut melaporkan dugaan pemotongan dana ponpes oleh oknum.

“Gubernur tidak mungkin mengkorupsi dana pesantren, justru Gubernur yang melaporkan atas dugaan pemotongan dana pesantren oleh oknum,” ujar Agus Setiawan pada dikusi publik di House Of Salbai, Kota Serang (26/5/2021) lalu. (red)