SPAM Jebol di Pondokgede! Komisi II DPRD Bekasi: Sudah Diprediksi, Tapi Diabaikan!

BEKASI, Parlemen – Satu lagi peringatan DPRD Kota Bekasi yang diabaikan berujung bencana teknis. Proyek pemasangan pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) milik DKI Jakarta yang melintasi Jatiwaringin, Pondokgede, akhirnya jebol dan memuntahkan semburan air setinggi lebih dari 3 meter, Selasa (17/6/2025).

Insiden ini viral di media sosial. Video semburan air dari proyek penggalian itu jadi bahan perbincangan warga. Tak hanya memicu kekhawatiran, tetapi juga memperlihatkan lemahnya antisipasi teknis dan sosial dari pihak pelaksana proyek.

DPRD Langsung Turun Tangan: “Sudah Kami Ingatkan!”

Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ahmad Murodi, bereaksi cepat. Ia menyebutkan bahwa kekhawatiran pihaknya selama ini akhirnya terbukti. Setelah mengecek langsung ke lapangan dan menghubungi pihak PAM Jaya, Murodi mengonfirmasi bahwa semburan tersebut terjadi akibat kegagalan uji coba teknis pipa bertekanan tinggi.

“Setelah mendapat kabar dan video viral, saya langsung telepon pihak PAM Jaya. Mereka akui dan minta maaf, karena tekanan air sangat kuat hingga menyebabkan pipa gagal menopang semburan,” ujar politisi PKB itu kepada Raja Media.

Murodi menilai insiden ini mestinya bisa dicegah, jika pihak pelaksana melakukan uji coba dengan pengamanan yang sesuai standar keselamatan publik.

Saran Tegas: Sosialisasi dan Safety Wajib Diperketat!

Tak mau kejadian serupa terulang, Murodi memberikan saran keras. Ia meminta PAM Jaya wajib melakukan sosialisasi dan pengamanan area uji coba teknis.

“Kalau mau uji coba pipa air di area publik, harus jelas informasinya ke masyarakat. Pasang parameter, garis pengaman, dan larangan mendekat. Jangan menunggu ada korban dulu baru bertindak,” tegasnya.

Murodi juga menekankan bahwa jalan Jatiwaringin adalah jalur padat kendaraan dan pejalan kaki. “Satu kelalaian teknis, dampaknya bisa fatal. Ini bukan sekadar proyek, ini menyangkut keselamatan warga,” tambahnya.

Proyek Strategis, Tapi Jangan Asal-Asalan

SPAM milik DKI yang melintasi wilayah Bekasi memang proyek besar dan berdampak luas, tapi Murodi mengingatkan agar pelaksana proyek tidak bekerja dengan pola Jakarta sentris.

“Kami ini wilayah penyangga, bukan pelengkap penderita. Koordinasi dengan Pemkot Bekasi dan DPRD harus dilakukan secara rutin, bukan hanya saat ada masalah,” tutup Murodi.