Tahun Depan, Anggaran Pembangunan Infrastruktur di Kota Serang Diproyeksikan 31 Persen

SERANG,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menggelar kembali rapat lanjutan terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (APBD) Tahun Anggaran 2023 diruang Rapat Paripurna DPRD Kota Serang.

Pada pelaksanaan rapat tersebut, membahas terkait Pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 sekaligus penyampaian keputusan pimpinan DPRD Kota Serang tentang Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah kota serang Tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Walikota, Serang Syafrudin mengungkapkan bahwa pada perubahan Tahun Anggaran 2023, Infrastruktur diproyeksikan mencapai 31 Persen dan Pendidikan 27 Persen, hak tersebut sudah melalui proses penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.

“Karena pendidikan di tahun 2020 sampai 2022 itu sudah maksimal kita anggarkan, lebih dari 20 persen termasuk pembangunan ruang kelas baru, sekolah baru dan kebutuhan pendidikan lainnya,” katanya, Kamis (29/9/2022).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur penting digencrakan guna mengejar target RPJMD yang telah ditetapkan sebelumnya. “Jadi Infrastruktur ini kami utamakan karena memang kita sedang mengejar target RPJMD karna ditahun 2020 sampai 2021 banyak yang dikurangkan karena covid 19,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Wachyu menjelaskan bahwa Khusus pendidikan mengapa hanya mencapai 27 persen karena didalamnya belum termasuk Infrastruktur Pendidikan.

“Jadi kenapa Infrastruktur jadi lebih besar, kalau dilihat dari pagu opdnya, paling tinggi masih dipegang oleh dinas Pendidikan setelahnya baru dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang,” jelasnya.

Wachyu menambahkan jika membicarakan Infrastruktur didalmnya banyak terdiri dari beberapa urusan seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas dan sebagainya

“Karena kalau bicara infrastruktur itu didalamnya banyak urusan pendidikan, kesehatan, pertanian, komunikasi, Jadi kenapa Infrastruktur yang lebih tinggi itu karena sebetulnya infrastruktur yang di setiap OPD sudah masuk,” pungkasnya. (Arr)