amp-web-push-widget button.amp-subscribe { display: inline-flex; align-items: center; border-radius: 5px; border: 0; box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 10px 15px; cursor: pointer; outline: none; font-size: 15px; font-weight: 500; background: #4A90E2; margin-top: 7px; color: white; box-shadow: 0 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.5); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); } .amp-logo amp-img{width:190px} .amp-menu input{display:none;}.amp-menu li.menu-item-has-children ul{display:none;}.amp-menu li{position:relative;display:block;}.amp-menu > li a{display:block;} /* Inline styles */ div.acss2ac47{clear:both;margin-bottom:1em;margin-top:0em;}div.acssbb8d6{padding-left:1em;padding-right:1em;}div.acss138d7{clear:both;}div.acssf5b84{--relposth-columns:3;--relposth-columns_m:2;--relposth-columns_t:2;}div.acssae964{aspect-ratio:1/1;background:transparent no-repeat scroll 0% 0%;height:150px;max-width:150px;}div.acss6bdea{color:#333333;font-family:Arial;font-size:12px;height:75px;} .code-block-default {margin: 8px 0; clear: both;} .code-block- {} .ai-align-left * {margin: 0 auto 0 0; text-align: left;} .ai-align-right * {margin: 0 0 0 auto; text-align: right;} .ai-center * {margin: 0 auto; text-align: center; } .icon-widgets:before {content: "\e1bd";}.icon-search:before {content: "\e8b6";}.icon-shopping-cart:after {content: "\e8cc";}
Menanggapi kisruh Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Sumatra Utara (Sumut), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan beberapa pernyataan.
Salah satunya, AHY menyampaikan bahwa dirinya merupakan Ketua Umum yang sah berdasarkan konstitusi. “Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY adalah ketua umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate,” tegas AHY saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Jumat (5/3/2021).
AHY juga buka suara menyikapi terpilihnya Moeldoko menjadi ketua umum PD via KLB di Sumut, ia menyebutkan, Syarat terpenuhinya KLB adalah diikuti oleh minimal 2/3 anggota Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD). “Setidaknya KLB itu diikuti 2/3 dari pengurus dan itu juga harus ada persetujuan Majelis Tinggi Partai,” katanya.
ia juga menyebutkan, pihaknya telah berusaha mencegah adanya KLB tersebut dengan berkoordinasi dengan Mentri Kordinator Politik Hukum dan Ham (Menkopolhukam), Mentri Hukum dan HAM (Menkumham), dan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri).
“Kita telah mengirim surat ke sejumlah pejabat negara, kami menganggap Beliau-beliau ini memiliki kewenangan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Kami tidak ingin terjadi keduhan,” katanya.
AHY pun menyebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang selalu mengelak, kini telah terbukti bahwa dirinya terlibat dalam KLB tersebut.
“Tentu apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko tadi, meruntuhkan semua pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya. Yang katanya dia tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua ini adalah masalah internal partai Demokrat. Faktanya, KSP Moeldoko bukan kader Demokrat. Jadi jelas bukan hanya permasalahan internal Demokrat,” tuturnya.
AHY menduga Moeldoko sejak awal mendukung gerakan KLB yang dilakukan hari ini. Dia pun menyebut Moeldoko adalah Ketum PD abal-abal.
“Segelintir kader, mantan kader, yang tadi semangat sekali melakukan KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan kemudian keyakinan kalau tidak mendapatkan dukungan dari KSP Moeldoko. Jadi sekali lagi saya mengatakan, bahwa apa yang ia sampaikan selama ini, tidak dipungkiri sendiri, melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal melalui versi KLB ilegal,” ucap AHY. (Nji)
PANDEGLANG — Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Sehati Desa Cikentrung, Kecamatan Cadasari, kembali melaksanakan kegiatan…
Di TENGAH derasnya arus digitalisasi dan konvergensi media, posisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kian strategis…
Pandeglang – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden,…
LEBAK - Sekretaris Golkar Lebak sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lebak, Muammar Adi…
Kota Bekasi - Komisi I DPRD Kota Bekasi angkat bicara soal insiden longsor di Tempat…
Kota Bekasi — DPRD Kota Bekasi memastikan akan memperketat pengawasan terhadap kebijakan penyertaan modal pemerintah…