Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Dorong Digitalisasi Pajak Daerah, Contoh Kota Malang!

Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi diminta tidak lagi bertumpu pada sistem konvensional dalam mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Era digitalisasi telah datang, dan saatnya Kota Patriot mengambil langkah konkret.

Dorongan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, yang menilai sistem penarikan pajak dan retribusi daerah perlu lompatan inovatif berbasis teknologi, agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari kebocoran.

“Kota Malang sudah digitalisasi. Mereka pakai sistem dan alat yang terintegrasi, seperti Tipping Box. Dan hasilnya? Target PAD mereka selalu tercapai dari 2021 ke 2022. Itu yang harus kita contoh,” ujar Alit kepada wartawan.

Belajar dari Kota Malang, MoU Jadi Langkah Awal

Tidak berhenti pada pujian, Komisi III DPRD Kota Bekasi bahkan telah mengusulkan kerja sama formal antara Pemkot Bekasi dan Pemkot Malang.

“Kita sudah sampaikan ke Wali Kota Bekasi agar segera membuat MoU. Kita tidak perlu malu belajar. Digitalisasi ini bukan sekadar gaya-gayaan, tapi kebutuhan untuk menyelamatkan PAD,” tegas politisi yang dikenal vokal itu.

Menurut Alit, sistem digital yang diterapkan Kota Malang membuat setiap transaksi pajak bisa dimonitor secara real-time, meminimalisir potensi manipulasi, serta memudahkan pelaporan.

PBB Melampaui Target, Tapi Jangan Lengah!

Meski capaian PAD Kota Bekasi pada triwulan pertama 2025 terbilang positif, Alit mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri.

“PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sudah melampaui target 23 persen di triwulan pertama. Tapi ingat, PAD bukan cuma soal PBB. Ada banyak sektor lain yang harus digenjot seperti retribusi parkir, reklame, pajak restoran, hingga pajak hiburan,” bebernya.

Digitalisasi: Bukan Pilihan, Tapi Keharusan

Alit menekankan, digitalisasi adalah jalan tak bisa ditawar jika Kota Bekasi ingin menutup rapat celah-celah kebocoran PAD. Bahkan, menurutnya, sudah saatnya Pemkot Bekasi membangun dashboard PAD berbasis data real-time agar publik juga bisa ikut mengawasi.

“Kalau mau transparan, ayo buka sistem. Warga berhak tahu dari mana uang daerah ini berasal, berapa yang masuk, dan kemana digunakan,” tandasnya.