Embay Sebut Organisasi Terlarang Mencoba Masuk Pesantren

SERANG – Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA) Embay Mulya Syarief menyebut bahwa saat ini organisasi terlarang sedang berusaha masuk pondok pesantren.

Dirinya juga mengaku mempunyai data-data valid jika sejumlah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah sedang berusaha menyusup ke organisasi atau keluarga ponpes.

“Adalah tugas kita bersama untuk membersihkan organisasi yang terlarang tersebut, agar senantisa sejalan dengan NKRI. Jika diperlukan, saya bersedia membuka data tersebut agar tidak ada lagi kecurigaan pihak luar terhadap organisasi yang membawahi pesantren,” tegas Embay, Rabu (2/6/2021).

Di luar itu, Embay juga menanggapi soal kasis hibah bansos ponpes di Banten. Ia meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengusut tuntas kasus tersebut. Embay menilai, oknum tersebut telah mencemari nama baik lembaga pesantren.

“Saya tidak bermaksud mendiskreditkan lembaga manapun. fokus saya adalah pada tindakan hukum yang adil, tegas dan tuntas terhadap oknum-oknum yang telah mencemari nama baik organisasi atau keluarga pesantren,” ujarnya.

Embay mengaku prihatin kasus korupsi dana hibah ponpes yang terus bergulir dan menyeret banyak pihak. “Saya perlu menyampaikan beberapa hal. Saya mendukung penuh upaya Kejati dan Polda Banten mengusut tuntas kasus korupsi dana hibah ponpes di Banten, agar kasus korupsi dana hibah ponpes semakin terang benderang,” jelasnya.

“Jangan ada pengalihan isu, seolah ini persoalan antara saya dengan pimpinan ponpes. Perlu ditegaskan di sini, upaya yang saya lakukan justru untuk membantu para Kyai terhindar dari potongan dana hibah dana ponpes yang dilakukan oknum yang tak bertanggung jawab,” imbuh Embay.

Menurutnya, upaya pengungkapan kasus korupsi hibah pesantren ini, ia lakukan jauh sebelum terpilih menjadi Ketua Umum PBMA. “Jadi, tidak ada kaitan sama sekali dengan jabatan tersebut. Namun, posisi PBMA sangat jelas: mendukung seluruh upaya penegak hukum untuk membongkar kasus ini dan tidak akan pernah berkompromi dengan koruptor perusak marwah Ponpes dan Umat Islam,” ucapnya.

Embay menambahkan, sebagai salah satu pendiri Provinsi Banten, dirinya mempunyai tanggung jawab moral dan sosial agar tidak ada lagi praktik ‘belah semangka’ maupun hibah fiktif ponpes di Banten. (red)